Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.343 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Pergub DIY Nomor 125 Tahun 2021.pdf

status wajib pajak daerah

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 125, BD.2021/NO.125

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 112 Tahun 2016 tentang tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Konfirmasi Status Wajib Pajak; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah halaman: 6 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERGUB No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERGUB No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Download file:

pg diy 124 2021.pdf

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 124, BD.2022/NO.124

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengatur mengenai besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada TA 2022

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 67 HLM; Lampiran: 1366 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERGUB No. 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Mencabut

PERGUB Prov. DIY No. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Jasa Usaha
PERGUB Prov. DIY No. 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Jasa Usaha
PERGUB Prov. DIY No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha
PERGUB Prov. DIY No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 93 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha
PERGUB Prov. DIY No. 93 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha
PERGUB Prov. DIY No. 90 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha
PERGUB Prov. DIY No. 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha
PERGUB Prov. DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1Tahun 2015 tentang Perubahan KeenamAtas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan KeempatTarif Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Tarif Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Tarif Retribusi Jasa Usaha

Download file:

Pergub DIY Nomor 122 Tahun 2021.pdf

tarif retribusi jasa usaha

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 122, BD.2021/NO.122

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi jasa usaha telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; b. bahwa dalam rangka penatausahaan regulasi, perlu dilakukan penggabungan terhadap beberapa Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai retribusi jasa usaha; c. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif retribusi jasa usaha dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap tarif retribusi jasa usaha; d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha mengatur bahwa penetapan tarif retribusi dilakukan setelah peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011;
Materi Pokok: mengubah beberapa ketentuan tarif retribusi jasa usaha urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral; urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan; urusan Industri; urusan Kebudayaan; urusan Kelautan dan Perikanan; urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Tempat Khusus Parkir; dan Terminal.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Jumlah halaman: 6 HLM; Lampiran: 14 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan

Mencabut

PERGUB Prov. DIY No. 69 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan

Download file:

Pergub DIY Nomor 121 Tahun 2021.pdf

prosedur kredit badan usaha kredir pedesaan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 121, BD.2021/NO.121

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan

ABSTRAK:

a. bahwa Badan Usaha Kredit Pedesaan merupakan lembaga perkreditan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan mudah guna mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat; b. bahwa prosedur kredit pada Badan Usaha Kredit Pedesaan perlu diatur secara sistematis untuk mewujudkan penyaluran kredit yang lebih profesional, transparan, terukur, dan akuntabel; c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2003;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Kredit; Permohonan Kredit; Analisis Kredit; Putusan Kredit; Pencairan Kredit; Angsuran Kredit; Pemantauan Kredit; Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah; Jaminan Kredit: Suku Bunga dan Biaya Kredit; Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
Jumlah halaman: 12 HLM; Lampiran: 42 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB No. 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Download file:

pg diy 120 2021.pdf

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 120, BD.2021/NO.120

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan; b. bahwa menindaklanjuti surat Direktorat Kapasitas Dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-301/PK.4/2021 Perihal Pemberitahuan Penyetoran Penerimaan Pajak Rokok (PR) Triwulan IV TA 2021 Tahap I tanggal 20 Desember 2021, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari pajak rokok; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai nilai pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD TA 2021

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 846 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB No. 103 Tahun 2020 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat

Download file:

pg diy 118 2021.pdf

SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 118, BD.2021/NO.118

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera yang salah satunya dilakukan melalui penanggulangan kemiskinan; b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan ketugasan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta untuk melakukan percepatan dan sinergi yang lebih berkesinambungan dalam penanggulangan kemiskinan daerah, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat; c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Keududukan, Tugas, Wewenang, dan Fungsi; Susunan Organisasi, Persyaratan, dan Seleksi; Masa Jabatan; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 11 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Gaji Dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Gaji Dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan

Download file:

Pergub DIY Nomor 117 Tahun 2021.pdf

gaji dan tunjangan karyawan badan usaha kredit pedesaan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 117, BD.2021/NO.117

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Gaji Dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai gaji dan tunjangan bagi karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan; b. bahwa ketentuan mengenai tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Gaji Dan Tunjangan Karyawan Badan Usdaha Kredit Pedesaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989
Materi Pokok: Mengatur mengenai perubahan atas Gaji dan Tunjangan pada Kepala BUKP, pemegang kas BUKP, dan pemegang buku BUKP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
Jumlah halaman: 6 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERGUB No. 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
PERGUB No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Mencabut

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Download file:

Pergub DIY Nomor 116 tahun 2021.pdf

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 116, BD.2021/NO.116

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan menjaga kualitas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan; b. bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengatur bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal provinsi. c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan; Kewajiban; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2021.
Jumlah halaman: 7 HLM; Lampiran: 270

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
PERGUB No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Diubah sebagian dengan

PERGUB No. 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
PERGUB No. 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang RIncian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Mencabut

PERGUB No. 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub No.110 Tahun 2020 ttg Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
PERGUB No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub DIY No.75 Tahun 2019 ttg Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PERGUB No. 110 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
PERGUB No. 104 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub No.75 Tahun 2019 ttg Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PERGUB No. 13 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
PERGUB No. 8 Tahun 2018 tentang Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
PERGUB Prov. DIY No. 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY No. 13 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah atau Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul Pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
PERGUB Prov. DIY No. 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY No. 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
PERGUB Prov. DIY No. 13 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah atau Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul Pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
PERGUB Prov. DIY No. 96 Tahun 2016 tentang Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
PERGUB Prov. DIY No. 92 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta
PERGUB Prov. DIY No. 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta
PERGUB Prov. DIY No. 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup
PeraturanGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor112Tahun 2018tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43Tahun 2019tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Download file:

Pergub DIY nomor 115 Tahun 2021.pdf

rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 115, BD.2021/NO.115

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, dan berkeadilan; b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat dasar hukum pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah, perlu disusun pedoman dalam pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; c. bahwa pengaturan mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah belum mengatur secara rinci mengenai rincian objek dan nominal lain-lain pendapatan asli daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Objek dan Subjek LLPADS; Struktur dan Besaran Tarif; Mekanisme Penetapan LLPADS; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Jumlah halaman: 16 HLM; Lampiran: 29 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERGUB No. 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
PERGUB No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

Mencabut

PERGUB Prov. DIY No. 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Tarif Retribusi Jasa Umum
PERGUB Prov. DIY No. 95 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Tarif Retribusi Jasa Umum
PERGUB Prov. DIY No. 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.9 Tahun 2013 ttg Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
PERGUB Prov. DIY No. 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017tentang Perubahan Kelima Tarif Retribusi Jasa Umum
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Tarif Retribusi Jasa Umum

Download file:

Pergub DIY Nomor 114 tahun 2021.pdf

tarif retribusi jasa umum

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 114, BD.2021/NO.114

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi jasa umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; b. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur bahwa tarif retribusi setelah dilakukan peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011.
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan pada Lampiran terkait Jasa latihan keselamatan, jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan, dan jasa pelayanan pendudukan kepegawaian

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Jumlah halaman: 5 HLM; Lampiran: 2 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT