Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021

Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Kredit; Permohonan Kredit; Analisis Kredit; Putusan Kredit; Pencairan Kredit; Angsuran Kredit; Pemantauan Kredit; Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah; Jaminan Kredit: Suku Bunga dan Biaya Kredit; Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

121

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

24 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

24 Desember 2021

Tanggal Berlaku

24 Desember 2021

Sumber

BD.2021/NO.121

Subjek

PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 829 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub DIY Nomor 121 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERGUB No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 69 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan

prosedur kredit badan usaha kredir pedesaan
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 121, BD.2021/NO.121
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan
ABSTRAK:	a. bahwa Badan Usaha Kredit Pedesaan merupakan lembaga perkreditan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan mudah guna mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat; b. bahwa prosedur kredit pada Badan Usaha Kredit Pedesaan perlu diatur secara sistematis untuk mewujudkan penyaluran kredit yang lebih profesional, transparan, terukur, dan akuntabel; c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan; Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2003; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Kredit; Permohonan Kredit; Analisis Kredit; Putusan Kredit; Pencairan Kredit; Angsuran Kredit; Pemantauan Kredit; Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah; Jaminan Kredit: Suku Bunga dan Biaya Kredit; Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif; Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021. Jumlah halaman: 12 HLM; Lampiran: 42 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021

Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT