Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 19.971 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyediaan Dan Pemanfaatan Taman

Abstrak

Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam Standar/Pedoman

Download file:

Pergub_DKI_49_2021.pdf

lingkungan hidup - standar/pedoman - sumber daya alam

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 73003

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Taman

ABSTRAK:

a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di kota Jakarta serta bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota, mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan kota Jakarta sehingga berdampak penurunan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau; b. bahwa untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang sehat, cerdas, dan berbudaya, memperkuat nilai-nilai keluarga, dan memberikan ruang kreativitas maka diperlukan sarana dan prasarana ruang interaksi masyarakat berupa ruang terbuka hijau taman
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Taman di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari tipologi Taman; prinsip penyediaan Taman; fungsi Taman; pengadaan tanah; pengelolaan Taman; tata kelola Taman; dan kemitraan beserta pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
22 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 49 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Abstrak

Standar/Pedoman Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Pergub Prov. Lampung No. 47 Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara

Download file:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ...PROVINSI LAMPUNG.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNg

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 49, Berita Daerah

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu merubah Peraturan Gubemur dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu merubah Peraturan Gubemur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubemur;
UU No 5 Tahun 1997, UU No 30 Tahun 2002, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 42 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 11 Tahun 2017, PP No 94 Tahun 2021,Permendagri No 15 Tahun 2020, Perda No 4 Tahun 2019, Pergub Lampung No 43 Tahun 2010, Pergub no 56 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2021.
Halaman : 4

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara

Download file:

PERGUB-48-2021_OCR.pdf

STANDAR - HARGA - SATUAN - PROVINSI - KALIMANTAN - UTARA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 48

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara

ABSTRAK:

terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan penyesuaian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara
1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pernbentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 8) Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 10) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811); 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 60) diubah sebagian.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020
Mengatur Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan ini terdiri dari 89 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 48 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Analisa Standar Belanja

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Riau No. 71 Tahun 2020 tentang Analisa Standar Belanja

Download file:

Pergub 48 Tahun 2021.PDF

standar

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2021/No.48

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisa Standar Belanja

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang analisa standar belanja
pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang nomor 61 tahun 1958, undang-undang nomor 23 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, peraturan presidenn nomor 33 tahun 2020, peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016, peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2016,peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2016, peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 20-19, peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020, keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020
pergub ini mengatur tentang : ketentuan umum, ruang lingkup, penerapan analisa standar belanja, pengendalian dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2020 tentang Analisa Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
108 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 48 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022

Mencabut

PERGUB Prov. Gorontalo No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021
PERGUB Prov. Gorontalo No. 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021
PERGUB Prov. Gorontalo No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021

Download file:

Pergub No.48 th 2021 ttg ...Regional TA 2022.pdf

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2021/NO.48

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Ayat (5) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2006; Perda No. 5 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Terdiri dari 799 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBENTUKAN USAHA PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

2021PERGUBJATIM048.pdf

PEDOMAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 48 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN USAHA PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa alat dan mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian pada saat penanganan budidaya, panen, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian; b. bahwa saat ini banyak bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani/petani yang belum dimanfaatkan secara optimal serta banyak yang dalam kondisi rusak, sehingga perlu dilakukan langkah penguatan dan pemantapan alat mesin pertanian; c. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian perlu menumbuhkembangkan sistem kelembagaan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang dipadukan dengan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Terpadu;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015: UU No 18 Tahun 2012: PP No 81 Tahun 2001: PP No 38 Tahun 2007: Permentan No 65/Permentan/ OT.140/12/2006.
Dalam rangka pembangunan sektor pertanian berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada petani/kelompok tani.; Bantuan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dapat berupa barang atau uang. Untuk optimalisasi penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud masyarakat pertanian perlu membentuk usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian secara terpadu. Untuk pembentukan usaha layanan jasa alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud mengikuti Pedoman Pembentukan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 9 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 22 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Sandiman
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 10 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Pendidikan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 125 Tahun 2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Pertanahan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Inspektorat
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 77 Tahun 2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Lingkungan Hidup
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 122 Tahun 2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional Operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database Kependudukan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 104 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Pendidikan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2015 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 23 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pada Perangkat Daerah /Unit Perangkat Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 152 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 139 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2015 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 138 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Dan Asisten Pelatih Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 130 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 112 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian Dan Kehutanan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 31 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 178 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 234 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 162 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 13 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Pelayanan Pajak
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 270 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 162 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 85 Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 31 Tahun 2012 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 54 Tahun 2013 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penera.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 188 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Biro Hukum.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 9 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 136 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan dan Transportasi.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 161 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 32 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 49 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

Pergub_DKI_47_2021.pdf

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN/PROFESI/KEAHLIAN/SERTIFIKASI - STANDAR/PEDOMAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka ningkatkan pengembangan karir, kinerja, kualitas, dan profesionalisme PNS, khususnya pejabat fungsional, serta untuk menjamin kepastian hukum perolehan data jumlah dan susunan jabatan fungsional yang dibutuhkan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, perlu menetapkan Pergub tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permenpan RB No. 13 Tahun 2019; serta Permenpan RB No. 1 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang ketegori, jenjang jabatan, pangkat/golongan ruang, uraian kegiatan dan hasil kerja, penghitungan kebutuhan dan pengisian formasi jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan kembali, serta pengendalian dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku, PERGUB No. 85 Tahun 2011; PERGUB No. 31 Tahun 2012; PERGUB No. 54 Tahun 2013; PERGUB No. 134 Tahun 2014; PERGUB No. 162 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 152 Tahun 2018; PERGUB No. 177 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 8 Tahun 2019; PERGUB No. 188 Tahun 2014; PERGUB No. 270 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 30 Tahun 2019; PERGUB No. 9 Tahun 2015; PERGUB No. 13 Tahun 2015; PERGUB No. 16 Tahun 2015; PERGUB No. 136 Tahun 2015; PERGUB No. 162 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 47 Tahun 2018; PERGUB No. 190 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERGUB No. 75 Tahun 2020; PERGUB No. 234 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 139 Tahun 2018; PERGUB No. 31 Tahun 2016; PERGUB No. 161 Tahun 2016; PERGUB No. 178 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 59 Tahun 2019; PERGUB No. 23 Tahun 2018 PERGUB No. 112 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 104 Tahun 2019; PERGUB No. 130 Tahun 2018; PERGUB No. 138 Tahun 2018; PERGUB No. 77 Tahun 2019; PERGUB No. 122 Tahun 2019; PERGUB No. 125 Tahun 2020; PERGUB No. 9 Tahun 2021; PERGUB No. 10 Tahun 2021; PERGUB No. 11 Tahun 2021; serta PERGUB No. 22 Tahun 2021.
11 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan/Ternak Dan Produk/Bahan Asal Hewan/Ternak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERGUB PROV.BANGKA BELITUNG NO.47 TAHUN 2021.pdf

PEDOMAN-PEMASUKAN-PENGELUARAN-HEWAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 30 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan/Ternak Dan Produk/Bahan Asal Hewan/Ternak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi berwenang melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi. Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat, hewan/ternak serta lingkungan dari ancaman penyakit yang bersumber dari hewan/ternak serta produk/bahan asal hewan/ternak, perlu upaya pengendalian dengan menetapkan pedoman rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan produk/bahan asal hewan/ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga perlu ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 tahun 2019.
PERGUB ini mengatur mengenai Pedoman Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Asal Hewan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis Rekomendasi, Tata Cara Dan Syarat Permohonan Rekomendasi, Kewajiban Dan Hak Pemohon, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
18

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Riau No. 22 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau

Mengubah sebagian

PERGUB Prov. Riau No. 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau

Download file:

Pergub No 47 Tahun 2021 Salin.PDF

Corona-Virus-Disease-2019

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BD.2021/No. 47

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVTD-19) di Provinsi Riau.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016;
Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 43) diubah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran IV Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Download file:

Pergub NTT No. 46 Tahun 2021.pdf

nilai-penghitungan-pedoman

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 047

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Faktor-Faktor dalam Penghitungan NPAP; Bab 3. Tata Cara Penghitungan Besaran NPAP; Bab 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman; 5 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT