Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 263.709 peraturan dalam 0,026 detik

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Provinsi Kalimantan Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
  2. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Download file:
UU Nomor 14 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Provinsi Maluku
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang
Download file:
UU Nomor 13 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Provinsi Jawa Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Provinsi Jawa Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Provinsi Jawa Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat
Download file:
UU Nomor 10 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Provinsi Sumatera Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang
  2. UUDrt No. 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Sumatera
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Provinsi Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi
Mencabut sebagian
  1. UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
    Ketentuan mengenai perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
Download file:
UU Nomor 8 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Menetapkan
  1. PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Abstrak
Cipta Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  2. UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
  3. UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
  4. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Mencabut
  1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  2. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Menetapkan
  1. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Mengubah
  1. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  2. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  3. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  4. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  5. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  6. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  7. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  8. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  9. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  10. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  11. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  12. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  13. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  14. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  15. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  16. UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
  17. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  18. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  19. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  20. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  21. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  22. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  23. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  24. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  25. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  26. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  27. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  28. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  29. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  30. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  31. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  32. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  33. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  34. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  35. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  36. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  37. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  38. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  39. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  40. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  41. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  42. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  43. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  44. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  45. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  46. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  47. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  48. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  49. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  50. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  51. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  52. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  53. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  54. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  55. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  56. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  57. UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
  58. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  59. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  60. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  61. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  62. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  63. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  64. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  65. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  66. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
  67. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  68. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  69. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  70. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  71. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  72. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  73. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  74. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
  75. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  76. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  77. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  78. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  79. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  80. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  81. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  82. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  83. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  84. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  85. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  86. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  87. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  88. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 5 Tahun 2023 - naskah terjemahan.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan