Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PAJAK DAERAH, BAB III RETRIBUSI DAERAH, BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI, BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN, BAB VI PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVENTASI, BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK, BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN, BAB IX KETENTUAN PIDANA, BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XI KETENTUAN PERALIHAN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 9 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 6 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Bombana No. 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA Kab. Bombana No. 4 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet
PERDA Kab. Bombana No. 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
PERDA Kab. Bombana No. 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
PERDA Kab. Bombana No. 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERDA Kab. Bombana No. 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PERDA Kab. Bombana No. 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
PERDA Kab. Bombana No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
PERDA Kab. Bombana No. 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
PERDA Kab. Bombana No. 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek
PERDA Kab. Bombana No. 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan
PERDA Kab. Bombana No. 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan
PERDA Kab. Bombana No. 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERDA Kab. Bombana No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Bombana
PERDA Kab. Bombana No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Kab. Bombana No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
PERDA Kab. Bombana No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak reklame
PERDA Kab. Bombana No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
PERDA Kab. Bombana No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran
PERDA Kab. Bombana No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
PERDA Kab. Bombana No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air tanah
PERDA Kab. Bombana No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
PERDA Kab. Bombana No. 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 Nomor 9)

pajak
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang I Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang, dan pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. b. bahwa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bombana perlu dioptimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah. c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Pasal 18A ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 433); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688). BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PAJAK DAERAH, BAB III RETRIBUSI DAERAH, BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI, BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN, BAB VI PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVENTASI, BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK, BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN, BAB IX KETENTUAN PIDANA, BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XI KETENTUAN PERALIHAN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. 147

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT