Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 2.367 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Download file:

Perbup_Nomor_4_Tahun_2024_(1).pdf

tambahan penghasilan

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka untuk penghargaan atas kinerja dan untuk mewujudkan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil; bahwa dalam rangka mengintegrasikan pemberian honorarium ke dalam komponen penganggaran perlu dilaksanakan penyesuaian pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan adanya beberapa perubahan kebijakan tentang keuangan daerah maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 16, penambahan Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh penyisipan Pasal 17A dan Pasal 17B, perubahan Pasal 18, penyisipan Bab XA, penyisipan Pasal 18A, perubahan Pasal 19, perubahan Lampiran I.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2022 diubah.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD Desa Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Mamasa Nomor 4 Tahun 2024.pdf

apbd - desa - pedoman

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD 2024 (4): 20 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2024
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi : a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; b. prinsip penyusunan APB Desa; c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan e. hal khusus lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
20 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Download file:

4 Tahun 2024 Perubahan Pe...105024_page-0001.pdf

SUSUNAN-ORGANISASI

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten [ndragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 57) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup No 04 Tahun 2024.pdf

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Indonesia 25, Tambahan Lembaran Negara Republik omor 4614); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sandar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 39); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 40);
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 16)
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Rembang No. 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang

Download file:

Perbup Kab Rembang Tahun 2024 No 4_ocr.pdf

Kode Etik

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi kewajiban, larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik dan prosedur kerja penegakan Kode Etik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang dicabut.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024

Download file:

PERBUP 4 TAHUN 2024.pdf

standar harga satuan

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya menyejahterakan masyarakat Daerah sebagai perwujudan nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah; bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya Standar Harga Satuan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang disusun dengan mempertimbangkan nilai kepatutan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan karena terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (3) Pasal 3, perubahan Ketentuan Huruf A, Tabel 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, dan 1.11. serta Huruf B, Tabel 2.3, 2.8, dan 2.9 dalam Lampiran dan penambahan Tabel 1.26 pada Huruf A, serta pada huruf B ditambahkan Tabel 2.15.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022 diubah.
39 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Sistem Kerja

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Brebes No. 96 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
PERBUP Kab. Brebes No. 95 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PERBUP Kab. Brebes No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 96 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 92 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 90 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 54 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Dan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 116 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 113 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 112 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 110 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Download file:

Perbup Kab Brebes Tahun 2024 No 4_ocr.pdf

Sistem Kerja

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja

ABSTRAK:

bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja, setiap instansi Pemerintah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Kerja yang meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 99 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 105 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 109 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 110 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 114 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 118 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 54 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2022, Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2022, Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2022 dicabut.
40 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Cirebon No. 181 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Download file:

2024pb3209004.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pemeliharaan Status Bebas Malaria Di Daerah

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 67 Tahun 2013 tentang Eliminasi Malaria di Daerah

Download file:

Perbup Kulon Progo No 4 Tahun 2024.pdf

kesehatan

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD 2024/NO. 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan Status Bebas Malaria Di Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa penyakit Malaria menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi dan perlu upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan sebagai perwujudan hak atas kesehatan yang layak; b. bahwa Kulon Progo telah mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria sehingga diperlukan upaya pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk mempertahankan status bebas Malaria; c. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan kasus Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah diperlukan pedoman pemelihaan Eliminasi Malaria; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Status Bebas Malaria di Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950);
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pengendalian Faktor Risiko, Surveilans, Tim Pemeliharaan Status Bebas Malaria, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, RAD Pemeliharaan Status Bebas Malaria, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Peraturan Yang dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2013 tentang Eliminasi di Daerah
Jumlah Halaman: 10 HLM, Lampiran: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023

Download file:

1718859368-2024pb3326004.pdf

APBD

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu penyesuaian alokasi anggaran dan kegiatan serta pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditinjau kembali dan diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023;
Peraturan Bupati in imengatur tentang perubahan Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran IX Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 diubah.
1477 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2024.