Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 32 Tahun 2013

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- BAB 1 KETENTUAN UMUM - BAB 2 NAMA , OBJEK DAN SUMBER RETRIBUSI - BAB 3 GOLONGAN RETRIBUSI -BAB 4 CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA -BAB 5 PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI -BAB 6 BESARAN TARIF RETRIBUSI -BAB 7 WILAYAH PEMUNGUTAN -BAB 8 MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG - BAB 9 PEMUMGUTAN RETRIBUSI - BAB 10 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN -BAB 11 KADALUARSA PENAGIHAN - BAB 12 PEMERIKSAAN - BAB 13 INSENTIF PEMUNGUTAN - BAB 14 PENYIDIKAN -BAB 15 KETENTUAN PIDANA - BAB 16 KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wakatobi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Wangi-Wangi

Tanggal Penetapan

20 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

20 Desember 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2013/ NO. 32

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Bidang

Halaman ini telah diakses 466 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Wakatobi No. 32 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Wakatobi No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI-PERPANJANGAN-IZIN-MEMPEKERJAKAN-TENAGA-KERJA-ASING
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, LD. 2013/ NO. 32
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	-bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekrjakan tenagan kerja asing juncto pasal 150 huruf c undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka menerbitan perpanjngan izin mempekarjakn tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten merupkan urusan pemerintah daerah sepanjang memenuhi kriteria sebagai retribusi perizinan tertentu; - bahwa retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing merupaka salah satu jenis retribusi yang dapat dikelolah dan menjadi kewenangan daerah - bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi perpanjngan izin mempekrjakan tenaga kerja asing. 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 3. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 5. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2003 6. Undang-Undang nomor 1Tahun 2004 7. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 8. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 9. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 10. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 19. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 23. Peraturan Daearah Nomor 5 Tahun 2008 24. Peraturan Daearah Nomor 1 Tahun 2010 - BAB 1 KETENTUAN UMUM - BAB 2 NAMA , OBJEK DAN SUMBER RETRIBUSI - BAB 3 GOLONGAN RETRIBUSI -BAB 4 CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA -BAB 5 PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI -BAB 6 BESARAN TARIF RETRIBUSI -BAB 7 WILAYAH PEMUNGUTAN -BAB 8 MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG - BAB 9 PEMUMGUTAN RETRIBUSI - BAB 10 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN -BAB 11 KADALUARSA PENAGIHAN - BAB 12 PEMERIKSAAN - BAB 13 INSENTIF PEMUNGUTAN - BAB 14 PENYIDIKAN -BAB 15 KETENTUAN PIDANA - BAB 16 KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521