Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 16 Tahun 2013

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda Ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI , STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS, WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, PEMERIKSAAN , INSENTIF PEMUNGUTAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wakatobi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Wangi-Wangi

Tanggal Penetapan

17 Juli 2013

Tanggal Pengundangan

17 Juli 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2013/ NO. 16

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Bidang

Halaman ini telah diakses 546 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Wakatobi No. 16 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Wakatobi No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI-TEMPAT-PENGINAPAN/-PESANGGRAHAN/-VILLA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD. 2013/ NO. 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
ABSTRAK:	-bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola dan menjadi kewenangan daerah; -bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 -Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 -Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 -Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 -Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 -Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 -Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 -Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 -Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 -Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 -Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Perda Ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI , STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS, WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, PEMERIKSAAN , INSENTIF PEMUNGUTAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521