Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 21 Tahun 2013

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

perda ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI, TATA BANGUNAN, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, WILAYAH PUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGEBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUARSA PENAGIHAN, PEMERIKSAAN, INSENTIF PEMUNGUTAN , MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT IMB, TEGURAN DAN SANKSI ADMINISTRASI, PENYIDIKAN,KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wakatobi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Wangi-Wangi

Tanggal Penetapan

17 Juli 2013

Tanggal Pengundangan

17 Juli 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2013/ NO. 21

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Bidang

Halaman ini telah diakses 529 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Wakatobi No. 21 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Wakatobi No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD. 2013/ NO. 21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	-bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan; -bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 -Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 -Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 -Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 -Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 -Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 -Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 -Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 perda ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI, TATA BANGUNAN, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, WILAYAH PUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGEBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUARSA PENAGIHAN, PEMERIKSAAN, INSENTIF PEMUNGUTAN , MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT IMB, TEGURAN DAN SANKSI ADMINISTRASI, PENYIDIKAN,KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521