Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 4262 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang
UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download :
UU Nomor 8 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan-Ibadah-Haji-Umrah-Penyelenggaraan Ibadah-Ibadah haji dan umrah

2019

Undang-undang (UU) NO. 8, LN.2019/NO.75, TLN NO.6338, LL SETKAB : 63 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

ABSTRAK:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BAB I Ketentuan Umum BAB II Jemaah Haji BAB III Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler BAB IV Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BAB V Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah BAB VI Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus BAB VII Penyelenggaraan Ibadah Umrah BAB VIII Koordinasi BAB IX Peran Serta Masyarakat BAB X Penyidikan BAB XI Larangan BAB XII Ketentuan Pidana BAB XIII Ketentuan Peralihan BAB XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang.
20

Pemerintah Pusat

Diakses 288 kali

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014
Pengelolaan Keuangan Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
UU Nomor 34 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 488 kali

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014
Jaminan Produk Halal

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
UU Nomor 33 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 3869 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011
Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Download :
UU 23 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 859 kali

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Menetapkan :

PERPU No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Mengubah :

UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download :
UU Nomor 34 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1247 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008
Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Mencabut :

UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 807 kali

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004
Wakaf

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 643 kali

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999
Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Download :
UU Nomor 38 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 946 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1999
Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download :
UU Nomor 17 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Ibadah Haji - KEAGAMAAN

1999

Undang-undang (UU) NO. 17, LN. 1999/ No. 53, TLN NO. 3832, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

ABSTRAK:

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama sehingga perlu ditetapkan UU penyelenggaraan haji.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Dalam UU ini diatur mengenai hak warga negara yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan kewajiban pemerintah melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Pokok pengaturan dalam UU ini yaitu asas dan tujuan haji; pengorganisasian; biaya penyelenggaraan ibadah haji; pendaftaran; pembinaan; kesehatan; keimigrasian; transportasi; dan barang bawaan. Selain itu juga diatur mengenai akomodasi; penyelenggaraan ibadah haji khusus; penyelenggaraan ibadah umrah; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1999.
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (Pegrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 8 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 1192 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1954
Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 321 kali

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

UU No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang

Download :
Perpu 2 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 265 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019
Pendidikan Tinggi Keagamaan

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download :
PP Nomor 46 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2535 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Download :
PP Nomor 25 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2253 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PP Nomor 5 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pengelolaan - Keuangan Haji - Pelaksanaan UU

2018

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5, LN.2018/No. 13, TLN No.6182, LL SETNEG : 29 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 51 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan PP tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Dalam PP ini diatur mengenai pengelolaan keuangan haji yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dilaksanakan oleh badan pelaksana, sedangkan pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas. Penerimaan keuangan haji meliputi setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; nilai manfaat keuangan haji; dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji; DAU; dan/atau seumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sedangkan pengeluaran keuangan haji meliputi: penyelenggaraan ibadah haji; operasional BPKH; penempatan dan/atau investasi keuangan haji; kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.
Penjelasan : 6 hlm.