Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Kebumen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2016
Pelaksanaan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Pelaksanaan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci.pdf

Abstrak

Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Menag No. 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji
Peraturan Menag No. 13 Tahun 2016 tentang Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download :
Permenag Nomor 28 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kota Cimahi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 12 Tahun 2019
Tata Cara Pelaksanaan Transportasi Jamaah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perwalkot 12 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Maros

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015
Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Abstrak

ibadah-haji

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji

ABSTRAK:

badah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu menunaikannya, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah menetapkan penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman.

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1975
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI UNTUK TAHUN 1975/1976

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Kep.Pres No. 12 Tahun 1975.pdf

Abstrak

Kabupaten Kotawaringin Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018
Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Abstrak

penyelenggaraan haji

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

ABSTRAK:

bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk melaksanakan ketentu ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan dari Debarkasi Ke Daerah Asal, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH; BAB V PETUGAS HAJI DAERAH; BAB VI PERAN DAN TUGAS; BAB VII BIAYA PETUGAS HAJI DAN TRANSPORTASI JAMAAH CALON HAJI SERTA PENGELOLAAN BIAYANYA DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI ANTARA DAN DARI DEBARKASI ANTARA KE DAERAH ASAL; BAB VIII AKOMODASI DAN KONSUMSI; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
9 Halaman

Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 118 Tahun 2020
Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, Dan Sedekah Dari Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Dan Calon Aparatur Sipil Negara, Serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, Dan Pegawai Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
20210203121100.pdf

Abstrak

keagamaan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 118, BD 2020/102

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, Dan Sedekah Dari Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Dan Calon Aparatur Sipil Negara, Serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, Dan Pegawai Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah serta untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan taraf hidup Mustahik serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017
Terdiri dari 21 Pasal, 8 Bab yaitu Ketentuan Umum, Organisasi Pengelola ZIS, Pemungutan, Pengumpulan, Penyaluran, Dan Pendayagunaan, Pembiayaan, Koordinasi, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Mengatur mengenai Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, Dan Sedekah Dari Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Dan Calon Aparatur Sipil Negara, Serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, Dan Pegawai Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
19 halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PP Nomor 79 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kota Lubuk Linggau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016
Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perda Zakat Final Hukum.pdf

Abstrak

zakat-infaq-shodaqah-pengelolaan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

ABSTRAK:

Kewajiban membayar zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga merupakan Syariat Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang dan badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang berkecukupan dan mampu. Zakat, infak dan sedekah disamping merupakan ibadah yang bernilai agama juga bernilai sosial yaitu merupakan dana yang potensial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat/umat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Zakat, infak dan sedekah sebagai potensi dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat belum dikelola secara optimal sehingga perlu diatur pengelolaannya dengan suatu peraturan daerah.
Pasal 18 ayat (6) UU NRI 1945; UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 14 Tahun 2014; PerBaznas No. 1 Tahun 2014; PerBaznas No. 2 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Diatur tentang asas dan tujuan, obyek dan subyek, yang berhak menerima zakat, harta yang dikenai zakat, Baznas Kota, pembiayaan dan penggunaan hak amil, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, pemanfaatan, pelaporan dan pertanggungjawaban Baznas Kota dan LAZ, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, larangan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2016.
Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
18 hlm

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2019
Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PERDA NO 5 TH 2019.pdf

Abstrak

KEAGAMAAN-HAJI

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No 5/2019

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Kentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Ruang Lingkup - Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji - Pelaksanaan Transportasi Jamaah Haji - Pembiayaan - Pelaporan - Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
12 hal

Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017
Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Download :
Permenag Nomor 29 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Pesisir Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 27 Tahun 2020
PEDOMAN PELAKSANAAN KURBAN HARI RAYA IDUL ADHA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
perbup no 27 th 2020.pdf

Abstrak

HARI RAYA IDUL ADHA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KURBAN HARI RAYA IDUL ADHA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

ABSTRAK:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk dikonsumsi dan menjalin silaturahmi serta meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging kurban Hari Raya Idul Adha yang bersih, sehat dan halal maka dipandang perlu mengatur pedoman pelaksanaan kurban hari raya Idul Adha Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan peraturan dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 5. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susun perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
pedoman pelaksanaan hewan kurban hari raya idul adha

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
8

Kabupaten Mamasa

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perda-Kab.-Mamasa-No.-3-Th-2015.pdf

Abstrak

jamaah-haji

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.152

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No.3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.11 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamasa No.2 Tahun 2009.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Ruang Lingkup Jamaah Haji, Pembiayaan, dan Peran serta Tugas Pihak Terkait.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2015.
7 halaman

Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016
Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kesehatan

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji

Download :
Permenkes Nomor 62 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2012
Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
pm_no._30_tahun_2012.pdf

Abstrak

Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kebijakan Pemerintah

Download :
PMA_No._26_tahun_2019.pdf

Abstrak

Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021
Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Gratifikasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Menag No. 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Download :
Permenag Nomor 23 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 23, BN. 2021 No. 1225 / www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel; b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
1. ketentuan umum 2. kewajiban pegawai dan kategori gratifikasi 3. Unit pengendalian gratifikasi 4. Pelaporan gratifikasi 5. Penanganan laporan gratifikasi dan laporan hasil penanganan oleh unit pengendalian gratifikasi satuan kerja dan unit pelaksana teknis 6. penetapan status kepemilikan gratifikasi 7. penyerahan gratifikasi 8. hak dan perlindungan pelapor 9. pemantauan dan evaluasi 10.

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1530)
23 halaman

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016
Perubahan Atas Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Abstrak

keagamaan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan

ABSTRAK:

Bahwa dalam pelaksanaanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kegiatan Bulan Ramadhan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, beberapa perubahan yang dimaksud sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) angka yaitu angka 12; Diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C sehingga Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C; Ketentuan pasal 5 diubah; Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 6A, sehingga Pasal 6A; Ketentuan pasal 9 ayat (3) diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2016.
Mengubah Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan
6 halaman

Kota Bekasi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 105 Tahun 2017
Pedoman Pembentukan Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Bekasi

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Wali Kota_105_2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Polewali Mandar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2014
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Polman_Perda No. 6 Tahun 2014_Haji 2014.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-ibadah-haji

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

ABSTRAK:

upaya mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan dengan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas publik.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012
dalam PERDA ini diatur mengenai Ruang Lingkup dan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman, Penjelasan 1 halaman

Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2020
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
PMA_No._3_Tahun_2020_.pdf

Abstrak

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 3, BN. 2020 No. 25, jdih.kemenag.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Neara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
Informasi Kerugian Negara, Penyelesaian Kerugian Negara, Penentuan Nilai Kerugian Negara, Penagihan, Penyetoran dan Tanda Lunas, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi yang Menangani Pengurusan Piutang Negara

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333),
72 halaman dengan lampiran

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 96 Tahun 1999
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Keppres_No_96 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021
Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Menag No. 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember

Download :
Permenag Nomor 37 Tahun 2021.pdf

Abstrak

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 37, BN. 2021 No. 1408 / www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
a. ketentuan umum b. identitas c. Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi d. sistem pengelolaan e. sistem penjaminan mutu internal f. tata kelola g. kode etik h. bentuk dan tata cara keputusan i. perencanaan j. pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa dan kekayaan k. sarana dan prasarana l. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728)
64 halaman dengan lampiran

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PP Nomor 14 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kota Pasuruan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 34 Tahun 2011
Pengaturan Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan di Bulan Ramadhan

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perda.34-2011.Pengaturan Membuka Usaha Jasa Pangan Bln. Ramadhan.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 807 peraturan (dalam 0,016 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ttallsportasi Jemaah Haji, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Transportasi Jamaah Haji UU No 9 Tahun 2001, UU No 23 Tahun 2014, Perda No 11 Tahun 2018 mengatur tentang pelaksanaan transportasi haji, terdiri dari 5 pasal
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019. transportasi pelaksanaan ibadah haji 3

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1975.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.

Hasil Pencarian Menemukan 807 peraturan (dalam 0,016 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 807 peraturan (dalam 0,016 detik)