Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenugi hak-hak konstitutional warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar terwujudnya sumberdaya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDN Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022, PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP NO. 19 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019 , PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022, PP No. 60 Tahun 2013, Perpres No. 95 Tahun 2018, dan Perda No. 5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, dasar, tujuan, fungsi dan prinsip, ruang lingkup, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, hak dan kewajiban, pengelolaan pendidikan, kurikulum, bahan pengantar, prasarana dan sarana, peran serta masyarakat, pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan, kerja sama dan kemitraan,pengawasan dan pengendalian, pendanaan pendidikan, larangan, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Terdiri dari 71 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjelaskan bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gerbang Emas adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU Nomor 11 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, kebijakan perumda, organ perumda, seleksi, satuan pengawas intern dan komite audit, pegawai perumda, tarif dan pelanggan, penggunaan laba, perencanaan, operasional, dan pelaporan, evaluasi dan restrukturisasi, pembinaan dan pengawas, kepailitan dan pembubaran perumda, ketentuan peralihan, dan ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Terdiri dari 70 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2022 (2) Tambahan LD 2022 (265)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021,
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 25 Tahun 2000, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2015, PP No. 108 Tahun 2000, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 26 Tahun 2010, Perda No. 5 Tahun 2012, Perda No. 8 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Terdiri dari 10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang berbasis pada Pendidikan Muatan Lokal kepada Peserta Didik, perlu adanya strategi yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6); UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbud No. 79 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, dan prinsip, muatan lokal pada pendidikan dasar, muatan lokal pada pendidikan anak usia dini, dan pendidikan informal, tanggung jawab, evaluasi dan penilaian, pembiayaan, sanksi, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2022
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD 2022 (523)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kenderaan dinas operasional,
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 5 Tahun 2022, dan Perbup No. 33 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan penggunaan KDO-S, pendistribusian dan pemanfaatan KDO-S, tata cara dan spesifikasi penyewaan KDO-S, pemeliharaan dan perawatan, kontrak sewa, pengendalian dan pengawasan, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 489) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2022
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2022 (522)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah Pemerintah Nomor diuhah dengan Peraturan 11 Tahun 2019 tentang Peruhahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Aiokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2017, Perda No. Tahun 2022, dan Perbup No. 29 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desa termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penganggaran alokasi dana desa, perhitungan alokasi dana desa, penyaluran alokasi dana desa, penggunaan alokasi dana desa, pertanggung jawaban alokasi dana desa, pembinaan dan evaluasi dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Terdiri dari 48 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 3 Tahun 2005, UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 51 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2021, PP No. 69 Tahun 2010 PP No. 12 Tahun 2019, dan Perda No. 3 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan retribusi jasa usaha termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, pemberian kewenangan dan kerja sama, penggolongan gedung dan kamar, penetapan pasar grosir dan/atau pertokoan, penggunaan media pungutan, pengadaan dan penyediaan media pungutan dan media pembayaran, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, tata cara penyetoran, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi, tata cara pengajuan keberatan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pemberian keringanan, pengurangan pembebasan pokok retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, pemeriksaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Terdiri dari 38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakuknya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, pengelolaan pemungutannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 40 Tahun 1966, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Perda No. 7 Tahun 2020, PMK No. 147/PK-07/2010 Tahun 2010, dan PMK No. 148/PK-07/2010 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Pajak Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis pajak daerah, pajak reklame, harga standar jenis mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pelimpahan kewenangan, masa pajak dan tahun pajak, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penilaian objek pajak, penetapan, tata cara penyampaian surat ketetapan pajak daerah, tata cara penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang, tata cara pemungutan pajak, tata cara pembayaran dan penyetoran, pelaporan dan pengawasan, tata cara penagihan pajak, tata cara pengajuan keberatan, pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara mutasi objek dan subjek pajak. tata cara penerbitan salinan SPPT dan SKPD, tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa, ketentuan khusus, pembukuan dan pemeriksaan, dan ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Terdiri dari 86 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk guna mengatur tertib dan lancarnya pengelolaan Dana Desa di Desa Kabupaten Gorontalo Utara perlu adanya petunjuk teknis.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini ini adalah UU No. 11 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; Uu No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; Uu No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 201/PMK.07/2022; Permendes No. 8 Tahun 2022; Pemendes No. 21 Tahun 2020; Perbup Gorontalo Utara No. 29 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan prinsip, ruang lingkup, petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun 2023, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Terdiri dari 41 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2022
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2022 (517)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha, perlu didukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi secara menyeluruh.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 5 tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 97 Tahun 2014, Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021, Perda No. 9 Tahun 2014, dan Perda No. 9 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dan tujuan, ruang lingkup, pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan, pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
