Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 1547 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Perikanan dan Kelautan

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN-DAN-PEMBERDAYAAN-NELAYAN-PEMBUDI-DAYA-IKAN-DAN-PETAMBAK-GARAM

2016

Undang-undang (UU) NO. 7, LN.2016/NO.68, TLN NO.5870, LL SETNEG : 38 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

ABSTRAK:

bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, negara menyelenggarakan,perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan,bahwa Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sangat tergantung pada sumber daya Ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan,bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam belum komprehensif,bahwa berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2016.
38 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 3256 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014
Kelautan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Mencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3)

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1927 kali

Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Download :
UU Nomor 45 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1171 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004
Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Mencabut :

UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Download :
UU Nomor 31 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Perikanan

2004

Undang-undang (UU) NO. 31, LN. 2004/ No. 118, TLN NO. 4433, LL SETNEG : 51 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perikanan

ABSTRAK:

UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai ruang lingkup pemberlakuan UU perikanan; wilayah pengelolaan perikanan; pengelolaan perikanan; usaha perikanan; sistem informasi dan data statistik perikanan; pungutan perikanan; penelitian dan pengembangan perikanan; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan; pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; penyerahan urusan dan tugas pembantuan; pengawasan perikanan; pengadilan perikanan; penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 35 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 2130 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1992
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 250 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1985
Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Perikanan

1985

Undang-undang (UU) NO. 9, LN. 1985/ No. 46, TLN. NO.3299, website depkumham.go.id: 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perikanan

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1985.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan-peraturan ini dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu: a) Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1916 Nomor 157); b) Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand (Staatsblad Tahun 1920 Nomor 396); c) Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 144); d) Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 145); dan e) Ketentuan mengenai perikanan dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 442), kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut.

Pemerintah Pusat

Diakses 427 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1964
Bagi Hasil Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 483 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1962
Karantina Laut

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Mencabut :

PP No. 53 Tahun 1959 tentang Penyakit Karantina

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 226 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1961
Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perikanan dan Kelautan

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 104 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1959
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-Undang

Perikanan dan Kelautan

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 165 kali

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2006
Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Hukum Acara dan Peradilan Perikanan dan Kelautan

Download :
PP_Pengganti_UU_No_2_th_2006.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 23 kali

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1960
Perairan Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Download :
PERPU 004 1960.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 64 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019
Rencana Tata Ruang Laut

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PP Nomor 32 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 429 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018
Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Perikanan dan Kelautan

Download :
PP Nomor 9 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 820 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2017
Pembudidayaan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Download :
PP 28 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2382 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
PP No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
PP No. 58 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan Dan Perikanan