Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2013
Izin Usaha Perikanan

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka No. 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Izin Usaha dan Hasil Perikanan

Download :
Perda_Kab_Bangka_2013_08.pdf

Abstrak

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 11 Tahun 2014
Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2014

Perikanan dan Kelautan Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Provinsi Maluku

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2013
Pengelolaan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
11.Perda Pengelolaan Perikanan.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN PERIKANAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/11,TLD NO.18, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 24 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Perikanan

ABSTRAK:

Bahwa perikanan di Provinsi Maluku merupakan kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Pengelolaan perikanan, perlu diupayakan secara terpadu, untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan dan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya bagi pembangunan perikanan berkelanjutan yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2002; PP No. 37 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2002; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; KEPRES No. 32 Tahun 1990; PERDAPROMAL No. 14 Tahun 2005; PERDAPROMAL No. 06 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengelolaan Usaha Perikanan, Konservasi Sumber Daya Ikan, Data dan Informasi Statistik Perikanan, Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perikanan, Pengawasan Dalam Pengelolaan Perikanan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan perikanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
30 hlm

Kabupaten Mentawai

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2015
Penetapan Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar Bangunan di Sepanjang Pinggir Jalan Raya Dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai

Perikanan dan Kelautan

Download :
Perbup No 13 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 5 Tahun 2015
Komisi Penyuluhan Pertanian,Perikanan,Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pertanian dan Peternakan

Download :
PERGUB NOMOR 05 TAHUN 2015 ttg Komisi Penyuluhan.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2015/NO.5

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Komisi Penyuluhan Pertanian,Perikanan,Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu mengatur mengenai Komisi Penyuluhan Provinsi yang bertugas memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur Tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Keanggotaan; 4. Tugas Dan Wewenang; 5. Tata Kerja; 6. Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman

Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 38 Tahun 2011
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
no 38.pdf

Abstrak

Kota Tidore Kepulauan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 05 Tahun 2015
Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan

Perikanan dan Kelautan Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Pelaksanaan Latihan-Kunjungan Penyuluh -Pertanian, Perikanan, Kehutanan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 05, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 291

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di Kelurahan/Desa sebagai lokasi binaan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibuat acuan pelaksanaan Latihan dan Kunjungan (LAKU) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82/Permentan/OT.140/8/2013, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 35 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. pelaksanaan latihan; c. pelaksanaan kunjungan; d. jadwal pelaksanaan latihan dan kunjungan; e. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari V Bab dan 9 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Kabupaten Badung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2013
Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia Untuk Kapal Berukuran Kurang Dari Tujuh Gross Tonnage

Perikanan dan Kelautan

Download :
PERDA_2_2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Pacitan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2013
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perikanan dan Kelautan

Download :
11_2013 PERDA PERIKANAN.pdf

Abstrak

Kabupaten Pacitan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2011
PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perikanan dan Kelautan

Download :
15 Pengelolaan SDK&IKAN.pdf

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2013
Perubahan Atas Perbup Bantul No.77 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Bantul

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Bantul No. 77 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan dI Kabupaten Bantul

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2012
Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Gunungkidul No.1 Tahun 2012 ttg Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 77 Tahun 2012
Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan dI Kabupaten Bantul

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perbup Bantul No.77 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Bantul

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2012
Tempat Pelelangan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Perda Kab.Bantul No.1 Tahun 2012 ttg Tempat Pelelangan Ikan.pdf

Abstrak

Kabupaten Tuban

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2015
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Download :
12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Banyuasin

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 23 Tahun 2012
Perubahan Kedua atas Perda No. 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kab. Banyuasin

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
12.-PERDA-NO.23-TH-2012-TTG-LLL.pdf

Abstrak

lelang-lebak-lebung

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2012/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kab. Banyuasin

ABSTRAK:

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin terselenggaranya proses Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Banyuasin secara baik dan tertib, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Banyuasin perlu diadakan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2008.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah ketentuan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 2A; dan Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah.
7 halaman

Provinsi Maluku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 13 Tahun 2011
Penggunaan Jasa Pengujian Atau Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Dalam Perhitungan Retribusi

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Pergub No. 13 Tahun 2011_Mutu Hasil Perikanan.pdf

Abstrak

MUTU HASIL PERIKANAN - JASA PENGUJIAN/PEMERIKSAAN - PERHITUNGAN RETRIBUSI

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2011/13, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 8 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penggunaan Jasa Pengujian Atau Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Dalam Perhitungan Retribusi

ABSTRAK:

Bahwa cara pengukuran tingkat penggunaan jasa pengujian laboratorium terhadap mutu hasil perikanan perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur.
UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 64 Tahun 1957; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 102 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 142 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENKP No. PER.19/MEN/2010 Tahun 2006; PERDA PROMAL No. 05 Tahun 1987; PERDA PROMAL No. 03 Tahun 2001; PERDA PROMAL No. 12 Tahun 2007.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penggunaan Jasa Pengujian Atau Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Dalam Perhitungan Retribusi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemeriksaan Mutu adalah suatu kejadian teknis yang terdiri atas penetapan penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur

Perikanan dan Kelautan

Download :
PERDA.09_2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 71 Tahun 2015
Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Abstrak

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2015
Pengelolaan Sungai

Perikanan dan Kelautan

Download :
PERDA NO 4 Th 2015 ttg Pengelolaan Sungai.pdf

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sungai

ABSTRAK:

sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata dan memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sungai .
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 ;Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 ;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 ;Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 ;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2008 ;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pengelolaan Sungai , Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Tujuan Dan Manfaat 3.Lingkup Peraturan 4.Pengelolaan Sungai 5.Kewajiban Dan Larangan 6.Pembiayaan 7.Pendidikan Dan Pengawasam 8.Penyidikan 9.Sanksi Administratif 10.Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2011
Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Sentrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Perikanan dan Kelautan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Sentrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

ABSTRAK:

sumber daya ikan merupakan anugrah Tuhan kepada kita, karena itu pemanfatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Strum dan Putas atau Sejenisnya.
Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Strum dan Putas atau Sejenisnya, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Perlindungan Sumber Daya Ikan 3.Pembinaan Dan Pengawasan 4.Ketentuan Larangan 5.Penyidikan 6.Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 58 Tahun 2011
Pusat Perbenihan Yogyakarta

Perikanan dan Kelautan Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub DIY No.58 Tahun 2011 ttg Pusat Perbenihan Yogyakarta
PERGUB Prov. DIY No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur DIY No. 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta
PERGUB Prov. DIY No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta

Download :
Pergub DIY No. 58 Tahun 2011 ttg Pusat Perbenihan Yogyakarta.pdf

Abstrak

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2014
Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pertanian dan Peternakan

Download :
PERBUP No. 8 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 6 Tahun 2015
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penertiban Surat Persetujuan Barlayar Bagi Kapal Perikanan Di Provinsi Kalimantan Selatan

Perikanan dan Kelautan

Download :
PERGUB NOMOR 06 TAHUN 2015 ttng SOP SPB Bagi Kapal Perikanan.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2015/NO.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penertiban Surat Persetujuan Barlayar Bagi Kapal Perikanan Di Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin keselamatan operasional kapal perikanan serta tertib pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan sebagai tindak lanjut Bagian Keenam Paragraf 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMENKP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, perlu mengatur pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayarbagikapal Perikanan Di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan; 3. Tata Kerja; 4. Sarana Dan Prasarana ; 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2017
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, PEMBUDIDAYA IKAN DAN NELAYAN TRADISIONAL.

Perikanan dan Kelautan

Abstrak

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN - PETANI, PEMBUDIDAYA IKAN DAN NELAYAN TRADISIONAL

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2017/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, PEMBUDIDAYA IKAN DAN NELAYAN TRADISIONAL.

ABSTRAK:

Dalam rangka melindungi dan memberdayakan petani dan nelayan dalam menghadapi kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam, risiko usaha dan sistem pasar yang belum berpihak pada petani dan nelayan perlu diupayakan perlindungan petani dan nelayan tradisional; Perlindungan petani dan nelayan tradisional diarahkan untuk kemandirian dan daya saing agar dapat hidup layak dan sejahtera; Sesuai dengan amanah UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, maka kebijakan perlindungan petani dan nelayan tradisional perlu didukung peraturan daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2005; UU No. 7 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2013.
Perda ini mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional, meliputi: Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Perencanaan; Perlindungan Petani dan Nelayan; Pemberdayaan Petani dan Nelayan; Pembiayaan; Jaminan Keamanan dan Keselamatan; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian dan perikanan; strategi pemberdayaan petani dan nelayan; pemasaran hasil pertanian dan perikanan; standar mutu; pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan; persyaratan sederhana; Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan; jaminan keselamatan nelayan, diatur dengan Peraturan Bupati.
20 hlm.

Hasil Pencarian
Menemukan 438 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 438 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 438 peraturan (dalam 0,003 detik)