Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Cirebon

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 59 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERWALI Kota Cirebon No. 41 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

Download :
PERWAL592019.pdf

Abstrak

Kota Payakumbuh

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 17 Tahun 2016
STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA PAYAKUMBUH

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERWAKO NO 17 TH 2016.pdf

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2010 Tahun 2010
Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan Bagi Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Milik Asing

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 20 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
Presensi Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 3/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 6 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 Tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah :

Permen KKP No. 33/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 6 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 79 Tahun 2017
Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Sukoharjo 79_Th_2017.pdf

Abstrak

BRIGADE-ALAT-MESIN-PERTANIAN-DAN-TATA-CARA-PENGELOLAAN-ALAT-MESIN-PERTANIAN-PADA-DINAS-PERTANIAN-DAN-PERIKANAN-KABUPATEN-SUKOHARJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Tahun 2017/No.79

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa alat mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan alat mesin pertanian dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian sebagai upaya pencapaian swasembada pertanian berkelanjutan melalui bantuan Alat Mesin Pertanian yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu strategi pengelolaan alat mesin pertanian; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian menyatakan agar alat dan/atau mesin pertanian dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung peningkatan produksi pangan perlu mengatur penggunaannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1457); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/I/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang membidangi Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang lingkup dalam Pertauran Bupati ini meliputi : a. Brigade Alsintan; b. Struktur Organisasi; c. Peran dan Tugas Brigade; d. Mekanisme; e. Kerjasama; f. Pengelolaan; g. Monitoring dan Evaluasi; dan h. Pelaporan. -Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan Alsintan bantuan dari pemerintah di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
9 Halaman

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 46 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
Penyusutan Arsip Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Arsip Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permen KKP No. 67/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Kepmen KKP No. 67/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2010 tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 50 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015
Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan Kimia, Dan Kontaminan Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permen KKP No. 37/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 39 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 4 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2011
Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Sentrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Perikanan dan Kelautan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan Dengan Alat Sentrum Dan Putas Atau Sejenisnya Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

ABSTRAK:

sumber daya ikan merupakan anugrah Tuhan kepada kita, karena itu pemanfatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Strum dan Putas atau Sejenisnya.
Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Strum dan Putas atau Sejenisnya, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Perlindungan Sumber Daya Ikan 3.Pembinaan Dan Pengawasan 4.Ketentuan Larangan 5.Penyidikan 6.Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Kabupaten Musi Banyuasin

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2018
Pembentukan Unıt Pelaksanaan Teknıs Balaı Benıh Ikan Lokal Sungaı Lılın Pada Dınas Perıkanan Kabupaten Musı Banyuasın

Perikanan dan Kelautan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

upt - pembentukan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2018/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unıt Pelaksanaan Teknıs Balaı Benıh Ikan Lokal Sungaı Lılın Pada Dınas Perıkanan Kabupaten Musı Banyuasın

ABSTRAK:

untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang Perbenihan Ikan perlu dibentuk Unit Pe1aksana Teknis; untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan ini memuat pembentukan, kedudukan dan tugas; uraian tugas dan fungsi; kepegawaian; keuangan; dan tata kerja UPTD Balai Benih Ikan Lokal Sungai Lilin pada Dinas Perikanan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
7 hlm

Kabupaten Bengkulu Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Perikanan dan Kelautan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda BU 2019-02.pdf

Abstrak

Perubahan RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kab. Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

ABSTRAK:

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956 UU No.9 Tahun 1967 UU No.12 Tahun 2011 UU No.28 tahun 2009 UU No.23 Tahun 2014 Perumdagri No. 80 Tahun 2015
Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, dan angka 14 dihapus, Struktur dan besarnya Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
7

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2017

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 62 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 45 Tahun 2013
Tugas Pokok, Fungsi Pan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Download :
PB.45-2013.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Timur

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 93 Tahun 2017
Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kelautan dan Perikanan Pemprov Jawa Timur

Perikanan dan Kelautan

Abstrak

Arsip

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 93, BD Prov Tahun 2017 N0 93 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kelautan dan Perikanan Pemprov Jawa Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu membentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) ; 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Urusan Kelautan dan Perikanan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2011 Tahun 2011
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.53/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum

Download :
Permen KKP Nomor 29 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 31 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Sumedang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 114 Tahun 2009
Alokasi Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dan Perikanan Tahun 2010 Di Kabupaten Sumedang

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download :
PERBUP Nomor 114 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Kabupaten Magetan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 86 Tahun 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGETAN

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Download :
PERBUP Nomor 86 Tahun 2021 Tentang SOTK DINAS NAKAN.pdf

Abstrak

struktur organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 86

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGETAN

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 ; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:43/Permentan/OT.010/8/2016; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016;
Materi pokok: mengatur mengenai penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan. memuat antara lain: ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; kelompok jabatan fungsional; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan
jumlah 17 halaman

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Download :
Permen KKP Nomor 40 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (Penaeus Monodon) Dan Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei)

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Mencabut :

Ketentuan mengenai pembesaran udang windu (Penaeus Monodon) dan udang vaname (Litopenaeus Vannamei) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak