Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2012

Perlindungan Dan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kalimantan Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kalimantan Selatan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan dan Sasaran; 3. Ruang Lingkup; 4. Perencanaan; 5. Pemanfaatan; 6. Rehabilitasi; 7. Perizinan; 8. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; 9. Pembiayaan; 10. Pemberdayaan Masyarakat; 11. Kearifan Lokal; 12. Organisasi Pengelola; 13. Kerja Sama Pengelolaan; 14. Penyelesaian Sengketa; 15. Larangan; 16. Ketentuan Penyidikan; 17. Sanksi Administratif; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kalimantan Selatan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

31 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2012

Tanggal Berlaku

31 Desember 2012

Sumber

LD.2012/NO.19

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1117 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_PROV_2012_19 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI KALIMANTAN SELATAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2012/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Dan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	bahwa sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya merupakan kekayaan alam yang bernilai tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; bahwa guna mengatasi kerusakan terumbu karang, perlu dilakukan rehabilitasi biota terumbu karang melalui pengelolaan terumbu karang secara terencana, terpadu dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kalimantan Selatan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2008; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN/2008; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/MEN/2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kalimantan Selatan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan dan Sasaran; 3. Ruang Lingkup; 4. Perencanaan; 5. Pemanfaatan; 6. Rehabilitasi; 7. Perizinan; 8. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; 9. Pembiayaan; 10. Pemberdayaan Masyarakat; 11. Kearifan Lokal; 12. Organisasi Pengelola; 13. Kerja Sama Pengelolaan; 14. Penyelesaian Sengketa; 15. Larangan; 16. Ketentuan Penyidikan; 17. Sanksi Administratif; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012. 27 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2012

Perlindungan Dan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kalimantan Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT