Logo
Login

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Pangandaran
Nomor
8
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Parigi
Tanggal Penetapan
12 Desember 2023
Tanggal Pengundangan
12 Desember 2023
Tanggal Berlaku
12 Desember 2023
Sumber
LD 2023/No.8, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 8/224/2023
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 4 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERDA Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
  2. PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet
  3. PERDA Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
  4. PERDA Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  5. PERDA Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  6. PERDA Kab. Pangandaran No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  7. PERDA Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  8. PERDA Kab. Pangandaran No. 1 Tahun 2018 tentang PAJAK PARKIR
  9. PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
  10. PERDA Kab. Pangandaran No. 52 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
  11. PERDA Kab. Pangandaran No. 51 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
  12. PERDA Kab. Pangandaran No. 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah
  13. PERDA Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
  14. PERDA Kab. Pangandaran No. 49 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan
  15. PERDA Kab. Pangandaran No. 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan
  16. PERDA Kab. Pangandaran No. 47 Tahun 2016 tentang Pajak Reklame
  17. PERDA Kab. Pangandaran No. 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran
  18. PERDA Kab. Pangandaran No. 45 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel
  19. PERDA Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
  20. PERDA Kab. Pangandaran No. 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan
  21. PERDA Kab. Pangandaran No. 37 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Trayek
  22. PERDA Kab. Pangandaran No. 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
  23. PERDA Kab. Pangandaran No. 35 Tahun 2016 tentang Retribusi Terminal
  24. PERDA Kab. Pangandaran No. 34 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  25. PERDA Kab. Pangandaran No. 33 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
  26. PERDA Kab. Pangandaran No. 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  27. PERDA Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
  28. PERDA Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
  29. PERDA Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan