Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2016

Retribusi Pelayanan Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pelayanan Pasar dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Serta Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif 7. Wilayah Pungutan 8. Masa Retribusi 9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 10. Penagihan 11. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi 12. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa 13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

03 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

03 Mei 2016

Tanggal Berlaku

03 Mei 2016

Sumber

LD.2016/NO.4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

Halaman ini telah diakses 907 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KAB PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana pasar, pemungutan retribusi pelayanan pasar perlu ditetapkan di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 2009; UU No 21 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pelayanan Pasar dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Serta Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif 7. Wilayah Pungutan 8. Masa Retribusi 9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 10. Penagihan 11. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi 12. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa 13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PERDA Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang. 13 Halaman (Penjelasan 2 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2016

Retribusi Pelayanan Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT