Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016

Pajak Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama objek, subjek, dan wajib pajak, masa pajak, wilayah pemungutan, penetapan dan pemungutan pajak, tata cara pembayaran pajak, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapandan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan pidana, penyidikan, pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

30 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2016

Tanggal Berlaku

30 Desember 2016

Sumber

LD 2016/No.50 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 50/391/2016

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 125 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK AIR TANAH JADI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak Air Tanah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 50, LD 2016/No.50 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 50/391/2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Air Tanah
ABSTRAK:	bahwa air merupakan sumberdaya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dijaga kualitas dan kuantitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan pajak daerah retribusi yang pengelolaannya dan pemungutannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota; bahwa pemungutan pajak dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sebagai pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 tentang Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama objek, subjek, dan wajib pajak, masa pajak, wilayah pemungutan, penetapan dan pemungutan pajak, tata cara pembayaran pajak, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapandan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan pidana, penyidikan, pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. 20 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016

Pajak Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT