Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020

Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup penyelenggaraan kemetrologian, tera, tera ulang dan pembebasan tera, masa berlaku dan bentuk cap tanda tera sah bagi UTTP, barang dalam keadaan terbungkus, hak dan kewajiban pemilik atau pemakai UTTP, ketentuan larangan, pengawasan dan koordinasi, nama, obyek dan subyek retribusi, penggolongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, sanksi administrasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

04 September 2020

Tanggal Pengundangan

04 September 2020

Tanggal Berlaku

04 September 2020

Sumber

LD.2020/No.3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

Halaman ini telah diakses 682 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:	bahwa untuk melindungi kepentingan umum dalam penyelenggaraan kemetrologian, perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat timbang dan perlengkapannya; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen maka penyelenggaraan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memperluas cakupan pemungutan Retribusi Daerah termasuk diantaranya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup penyelenggaraan kemetrologian, tera, tera ulang dan pembebasan tera, masa berlaku dan bentuk cap tanda tera sah bagi UTTP, barang dalam keadaan terbungkus, hak dan kewajiban pemilik atau pemakai UTTP, ketentuan larangan, pengawasan dan koordinasi, nama, obyek dan subyek retribusi, penggolongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, sanksi administrasi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020. 18 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020

Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT