Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 2 Tahun 2016

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek 3. Golongan 4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif 7. Wilayah Pemungutan 8. Pemungutan 9. Pembayaran 10. Penagihan 11. Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 12. Kedaluwarsa 13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

03 Mei 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/NO.2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

Halaman ini telah diakses 1260 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KAB PANGANDARAN NOMOR 2 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

RETRIBUSI DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:	Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pemungutan retribusi dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah untuk kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan fasilitas parkir di tepi jalan umum, diperlukan pengaturan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 2009; UU No 21 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek 3. Golongan 4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif 7. Wilayah Pemungutan 8. Pemungutan 9. Pembayaran 10. Penagihan 11. Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 12. Kedaluwarsa 13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 11 Halaman (Penjelasan 2 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521