Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek, golongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa, pengurangan, keringanan, dan pembebasan, pemeriksaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, insentif pemungutan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

22 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

22 Agustus 2022

Sumber

LD 2022/No.7 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 7/113/2022

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 152 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG rETRIBUSI PBG.pdf

Preview

Download

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG rETRIBUSI PBG lampiran.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mencabut :

PERDA Kab. Pangandaran No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
PERDA Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2022/No.7 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 7/113/2022
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	bahwa persetujuan bangunan gedung merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan tertentu kepada pemilik bangunan gedung secara tertib guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah; bahwa proses pemberian pelayanan perizinan di bidang bangunan gedung perlu didukung dengan kemampuan sarana, prasarana, dan jenis pelayanan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung yang memenuhi syarat keselamatan bagi penghuni bangunan gedung; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, maka perlu ditetapkan pengaturan mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek, golongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa, pengurangan, keringanan, dan pembebasan, pemeriksaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, insentif pemungutan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dicabut. 17 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT