Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 6 Tahun 2016

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB 6. Struktur dan Besaran Tarif retribusi IMB 7. Wilayah Pemungutan 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 9. Penagihan 10. Penghapusan Piutang Retribusi IMB Yang Kedaluarsa 11. Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi IMB 12. Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Peralihan 15. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

03 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

03 Mei 2016

Tanggal Berlaku

03 Mei 2016

Sumber

LD.2016/NO.6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

Halaman ini telah diakses 1282 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KAB PANGANDARAN NOMOR 6 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

RETRIBUSI DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pangandaran dimaksudkan untuk membiayai kegiatan peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan dan pengawasan penggunaan bangunan guna memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 2009; UU No 21 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB 6. Struktur dan Besaran Tarif retribusi IMB 7. Wilayah Pemungutan 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 9. Penagihan 10. Penghapusan Piutang Retribusi IMB Yang Kedaluarsa 11. Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi IMB 12. Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Peralihan 15. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi IMB yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 13 Halaman (Penjelasan 2 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 6 Tahun 2016

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT