Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 463 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 266 Tahun 1952

Tidak Mengesahkan Perda Sementara Propinsi Sumatera Tengah Tentang Pemeliharaan Pengairan Dan Pembagian Air

Abstrak

Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Download file:

Keppres No. 266 Tahun 1952.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

Abstrak

Sumber Daya Alam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals / SDGs

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Pengarusutamaan - Pelestarian - Keanekaragaman Hayati - Pembangunan Berkelanjutan

2023

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRAK:

Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan diperlukan koordinasi dan integrasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Inpres ini menginstruksikan kepada beberapa menteri, kepala lembaga, para gubernur dan para bupati/walikota.
Inpres ini berisi instruksi antara lain untuk menetapkan kebijakan sektor untuk rnengarusutamakan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan; menerapkan prinsip adanya pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan melakukan fungsi penegakan hukum dalam rangka perlindungan keanekaragaman hayati.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Pembiayaan pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/Iembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file 9 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 22 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1979 Mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Diubah dengan

Inpres No. 15 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1979 mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Mengubah

Inpres No. 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979 Mengenai Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Bulog

Download file:

Inpres Nomor 22 Tahun 1979.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 21 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Kedele , Kacang Tanah, dan Kacang Hijau

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Diubah dengan

Inpres No. 14 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1979 dan Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1979 mengenai Penetapan Harga Dasar Pembelian Jagung, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau

Download file:

Inpres Nomor 21 Tahun 1979.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1978

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Diubah dengan

Inpres No. 14 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1979 dan Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1979 mengenai Penetapan Harga Dasar Pembelian Jagung, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau

Mengubah

Inpres Nomor 11 Tahun 1978

Download file:

Inpres Nomor 17 Tahun 1979.pdf

Perubahan - Instruksi Presiden

1979

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 17, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Perubahan Terhadap Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1978

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani produsen jagung serta mendorong usaha-usaha peningkatan produksi jagung perlu ditetapkan harga dasar yang wajar bagi para petani.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1979; dan Keppres Nomor 7 Tahun 1979.
Inpres ini menetapkan untuk mengadakan penyesuaian harga dan perluasan daerah pembelian jagung produksi dalam negeri sehingga meliputi daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan serta daerah lain yang dipandang perlu.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 1979.
Lampiran file: 3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Sumber Daya Alam

Download file:

Perda Lamandau No.4 Tahun 2024.pdf

PANGAN

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD Tahun 2024 No.220, TLD No. 267

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Cadangan Pangan Pemerintah; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. penetapan cadangan pangan daerah; b. penyelenggaraan cadangan pangan daerah, meliputi: 1. penyedian; 2. pengelolaan; 3. penyaluran dan pelepasan; c. penanggulangan darurat krisis pangan; d. pengawasan dan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024.
16 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Bela Beli Produk Kabupaten Musi Banyuasin

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sumber Daya Alam

Download file:

Perda_Kab Muba No 7 Tahun_2023.pdf

PRODUK lokal-pemberdayaan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2023/No.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bela Beli Produk Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah bahwa sumber daya potensial yang dimiliki Kabupaten perlu dikembangkan dalam produk unggulan yang beragam dan memiliki daya saing dengan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kecintaan terhadap produk Kabupaten, dilakukan upaya pengembangan yang diwujudkan dengan memproduksi, memasarkan, membela dan membeli serta menggunakan produk Kabupaten; bahwa untuk mendorong masyarakat membela dan membeli produk Kabupaten, perlu didukung aturan yang dapat menjadi pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf, dan huruf perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bela Beli Produk Kabupaten Musi Banyuasin.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang No 28 Tahun 1959; Undang-Undang No 19 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2008; UU No 17 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 22 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang bela beli produk Kabupaten Musi Banyuasin dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produk Kabupaten adalah produk unggulan (adalah semua produk) berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku Kabupaten dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Bela Beli Produk Kabupaten adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Kabupaten yang diwujudkan melalui tindakan membela produk Kabupaten Musi Banyuasin dengan membeli dan menggunakan produk Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, aksi bela beli produk kabupaten, jenis produk, syarat teknis produk, pemasaran, pemanfaatan, kelembagaan, penggunaan, sanksi administratif, tenaga kerja, koordinasi, pengembangan produk, kemitraan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemitraan atau kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati.
18 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Bidang Keuangan, Bidang Pemerintahan, Bidang Bahasa, dan Bidang Sumber Daya Alam

Abstrak

Sumber Daya Alam Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1995
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001
Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1997
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Download file:

Perda Kab Solok 2023-2.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda Provinsi Nusa Tengg...mor 1 Tahun 2023.pdf

MATA AIR - PERLINDUNGAN - PELESTARIAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD 2023 (1) : 40 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Dan Pelestarian Mata Air

ABSTRAK:

a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras dan berkelanjutan; b. bahwa kondisi mata air di wilayah Nusa Tenggara Barat cenderung mengalami penurunan kuantitas dan kualitas sementara kebutuhan air semakin meningkat, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian mata air agar dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Mata Air;
UUD 1945 Pasal 32 ayat (1); UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 46 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015;
Dalam Perda ini diatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Mata Air. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: a. memberikan perlindungan untuk dapat dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat secara berkelanjutan; dan b. menjaga kelestarian Mata Air yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah: a. perencanaan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air; b. Perlindungan Mata Air; c. Pelestarian Mata Air; d. Pendayagunaan Mata Air; e. pengendalian kerusakan Mata Air; f. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; g. hak dan kewajiban masyarakat; h. peran serta dan pemberdayaan masyarakat; i. koordinasi dan kerjasama; j. insentif; k. kompensasi/imbal jasa lingkungan; l. pendanaan; m. pembinaan dan pengawasan; n. ketentuan penyidikan; o. larangan;dan p. ketentuan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
40 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Sumber Daya Alam

Download file:

Perda Pulpis No 9 Tahun 2022.pdf

PANGAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2022/09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. peran Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten; c. penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten; d. pengawasan; e. pelaporan; f. partisipasi masyarakat; dan g. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
26 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:	Dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; dan Keppres Nomor 95 Tahun 1969 Inpres ini menetapkan perubahan terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1979 mengenai harga pembelian gabah dan beras oleh Bulog.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1979. Lampiran file: 2 hlm