Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Provinsi Gorontalo No.3 Tahun 2006; Perda Prov Gorontalo No.16 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Prov Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Asas Umum, Kewenangan, Perencanaan, Uang Harian, Representasi, Akomodasi dan Modal Transportasi, Biaya Kontribusi Dan Biaya Yang Ditanggung Penyelenggara, Pembebanan Belanja, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban, Akuntabilitas dan Transparansi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2018
PERWALI Kota Pontianak No. 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaianpenyaluran Biaya Operasional Sekolah, makaperlumerubah Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun2017tentang Petunjuk Pelaksanaan PenggunaandanPertanggungjawaban Biaya Operasional SekolahDaerahpada Sekolah Dasar Negeri dan SekolahMenengahPertama Negeri Kota Pontianak
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010; . Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan ini merubah Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2017 pada bagian Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
4 halaman peraturan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersama dengan Walikota Tegal telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/2090/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal dan Rancangan Peraturan Walikota Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015; bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini memuat mengenai pemasukan/pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal pada Tahun 2015. Didalamnya, membahas pula terkait besaran dan jenis pemasukan termasuk dengan pengeluaran yang dikeluarkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2017
PERBUP Kab. Boalemo No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat / aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo melalui penyediaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERDA Kab. Boalemo No. 6 Tahun 2016; PERBUP Boalemo No. 56 Tahun 2016.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kendaraan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo, termasuk di dalamnya diatur tentang asas dan tujuan penggunaan kendaraan dinas operasional sewa, kebutuhan dan pemanfaatan kendaraan dinas operasional sewa, tata cara dan spesifikasi penyewaan, pengendalian dan pengawasan, dan ketentuan sanksi terkait Kendaraan Dinas Operasional Sewa di lingkup Pemerintah Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang kendaraan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai No. 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan keuangan gampong yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta penggunaan keuangan tepat sasaran perlu mengatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan gampong;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memerintahkan bahwa pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/ Walikota
UU No.48 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.6 Tahun 2014; UU No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.113 Tahun 2014; Permenkeu No.50/PMK.07/2017; Permenkeu No.112/PMK.07/2017; Permenkeu No.199/PMK.07/2017; Pergub Aceh No.25 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen No.3 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
22 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun
2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga telah
ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan
Pihak Ketiga; beberapa ketentuan yang diatur dalam Keputusan
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, tidak
sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu diganti;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; UU No 28 Tahun 2009; PP NO 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemberian
pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela/tidak mengikat sebagai
wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah, yang diberikan secara
sukarela, iklas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk
uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik
dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
Mencabut Pergub No 4 tahun 2007
lampiran : 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sanggau;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 32 Tahun 2014, Perpres No 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2016, Perbup No 32 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Manfaat Jaminan Kesehatan; Alokasi Pemanfaatan Dana Non Kapitasi; Pertanggung Jawaban dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Tahun 2020/ No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Mukim Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mukim dan tertib administrasi keuangan perlu diatur pedoman pengelolaan dana mukim dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 43 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan, Prinsip Pengelolaan Dana Mukim; BAB III Penggunaan Dana Mukim; BAB IV Mekanisme Pengelolaan; BAB V Pertanggungjawaban; BAB VI Pembinaan dan Pengawasan; BAB VII Ketentuan Peralihan; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan besaran uang
persediaan dan pertanggung jawabannya; Untuk pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2014 satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan uang Persediaan
sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari,
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan
Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 20l4.
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2013; Peraturan Bupati
Buru Nomor 68 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penetapan Besaran dan Pertanggung
Jawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 20l4 dengan menetapkan batasan
istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan besaran UP Tahun
Anggaran 2014 bagt SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu seluruh kegiatan
pada SKPD dengan kebutuhan pembayaran LS dengan besaran UP sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Dalam hal dana TU tidak habis
digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa TU disetor ke rekening Kas Umum
Daerah. Mekanisme pengisian kembali (revolving) UP dilaksanakan
menggunakan instrument GU. Pertanggung jawaban penggunaan UP/GU/TU
dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara administratif kepada
Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berjalan
Pertanggung jawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKAD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Pengeluaran bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
Pada akhir periode tahun anggaran belanja, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran baik yang ada secara kas maupun dalam rekening bank SKPD, harus disetorkan kembali pada Bendahara Umum Daerah melalui
Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Maluku Cabang Namlea.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2014.
Lampiran 4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
