Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU 6 Tahun 1983; UU No.19 Tahun 1997; UU No.16 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenkeu No.17/PMK.03/2013
Tujuan dan Ruang Lingkup, Bentuk Pemeriksaan, Tata Cara Pemeriksaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
50 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 41 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 tanggal 16 Agustus 2010, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 8 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2010.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Objek Pajak, Pendataan Dan Pendaftaran; Penerbitan Skpd, Skpdkb, Skpdkbt,Skpdn Dan Skpdlb; Surat Tagihan Pajak Daerah ( Sptpd); Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghltungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak Dan Saat Terutangnya Pajak; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penagihan Pajak; Pengurangan Pajak; Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pembetulan,Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Pembukuan Dan Pemeriksaan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayan; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
32 halaman peraturan dan 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 41 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bandung No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemungutan Pajak Daerah melalui Pajak Daerah Melalui sistem Aplikasi Pajak Daerah secara Online dan Terintegritas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemungutan Pajak Daerah Melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah Secara Online dan Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan pajak daerah, perlu mengimplementasikan sistem informasi dan teknologi online yang terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang pemungutan pajak daerah melalui sistem aplikasi pajak daerah secara online dan terintegrasi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Pemungutan Pajak Daerah Melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah Secara Online Dan Terintegrasi, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Asas, Maksud Dan Tujuan
3. Pengelolaan Pajak Daerah Secara Elektronik Dan Online
4. Kerjasama Pelaksanaan System Online
5. Integrasi Sistem Aplikasi
6. Pengawasan Dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Sistem Online
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 41 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pohuwato No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupat Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
PERBUP Kab. Pohuwato No. 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
Mengubah :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
PERBUP Kab. Pohuwato No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Pohuwato
Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
perubahan ketiga atas peraturan bupati pohuwato nomor 26 tahun 2014 tentang peninjau tarif retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten pohuwato
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 558/KU.02.4 SD/01/SJ/IV/2020 Tanggal 22 Juni 2020 Perihal Informasi Revisi Ke 2 DIPA KPU Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; Perda Kab Pohuwato No.1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pohuwato No.4 Tahun 2016.
Dasar Hukum Peraturan ini diatur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Pohuwato
Terdiri dari 4 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
a. Pelaksanaan pembangunan di daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan untuk meningkatkan fasilitas Kabupaten baik dari aspek kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan tuntunan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah; b. untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya peran serta dunia usaha dalam upaya meningkatkan PAD yang berpedoman pada kemandirian Pemkab Mahakam Ulu; c. dengan diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemkab Mahakam Ulu perlu melakukan penyesuaian Penetapan Pajak Sarang Burung Walet; d. sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan PERBUP tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERMENKEU No.11/PMK.07/2010; KEPMENDAGRI No.43 Tahun 1999; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tarif Pajak Sarang Burung Walet (ditetapkan sebesar 10% dari harga pasaran umum sarang burung walet); Kewajiban dan Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet; Mekanisme Pemanenan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet; Kadaluarsa Penagihan; Surat Izin Kepemilikan Sarang Burung Walet; Peredaran/ Pengangkutan Sarang Burung Walet; Pengawasan Sarang Burung Walet; Laporan Pengelolaan Sarang Burung Walet; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai
ABSTRAK:
Tarif Retribusi pada Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai
(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2004 Nomor
10) sudah tidak sesuai dengan perkembangan
perekonomian dan biaya operasional yang dikeluarkan
oleh Pemerintah saat ini serta untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, maka perlu merubah Tarif
Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004
tentang Retribusi Dermaga Angkutan Sungai.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.10 Tahun 2004.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2004.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
MENGUBAH PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2004
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
