Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.040 peraturan dalam 0,694 detik

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959
• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Muara Enim dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lahat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Bengkulu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Rejang Lebong dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Palembang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Musi Rawas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Musi Banyuasin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Muara Enim dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lahat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Bengkulu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Rejang Lebong dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Utara dalam UU Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  13. UU No. 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Tengah dalam UU Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  14. UU No. 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Selatan dalam UU Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  15. UU No. 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Belitung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  16. UU No. 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bangka dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  17. UU No. 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Pangkal Pinang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diubah sebagian dengan
  1. UU No. 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 28 Tahun 1959.pdf
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1959
• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 15 Tahun 1959.pdf
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1958
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Download file:
UU Nomor 19 Tahun 1958.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1955
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Menetapkan
  1. UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1955.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Mengubah
  1. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1970.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
Abstrak
Perpajakan
Hasil pencarian pada file:

... Undanq-undanq F'8jrlk PePJual8n 1351 diubah sehmgga Pasal I Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEROBAHAN/TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUAL.MJ 1951 MEMUTUSKAN. ...

... Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Undang-untlang Darurat No. 19 tahun 1951 ·;ang telah disankan dengan Undang-undang No 35 tahun l 95j ). yang seteiah diubah dan ditarnbah ie, akr-ir dengan Peraturan ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1968 TENT ANG PEROBAHAN/TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951 ...

Hal. 1, File: UU Nomor 2 Tahun 1968.pdf

... 2/4 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1968 Pada Tanggal 22 Maret 1968. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Ttd. ALAM SJ AH Mayor Jenderal TN.I. Diundangkan Di Jakarta. ...

... Pasalll Undang-undang ini mulai berlaku pada hari langgal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara ...

... pengusaha yang dalarn perusahaan atau pekeqaannya dalarn daerah pabean dengan bebas rnenghasilkan, rnembuat. mengusahakan. memelihara atau mernasak barang atau menyuruh orang lain rnelakukan perbuatan itu; b. ...

Hal. 2, File: UU Nomor 2 Tahun 1968.pdf

... 4/4 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RFPUBLIK INnONFSIA NOMOR 7847 Cukup jelas. ...

... Fiksi untuk menyamakan pemasukan barang dengan penyerahan barang menurut arti-kata Undang-undang Pajak Penjualan 1951 tidak menyalahi sistimatik Undang-undang yang bersangkutan, yang dalam Pasal 1 ayat ...

... peraturan yang rnewajibkan penglunasan pada saat pemasukan barang. ...

Hal. 4, File: UU Nomor 2 Tahun 1968.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Mengubah
  1. UU No. 35 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1968.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Mengubah
  1. UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1988.pdf
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2005
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
Abstrak
APBN
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 1 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
  2. UU No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 2005.pdf
Undang-undang (UU) No. 76 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Acara dan Peradilan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan
  2. UU No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Download file:
UU Nomor 76 Tahun 1957.pdf
Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
  2. UU No. 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat
  3. UU No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan
  4. UU No. 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Timur
Download file:
UU Nomor 21 Tahun 1958.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan