Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.659 peraturan dalam 0,171 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

APBD

Download :
PERDA NOMOR 13 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2023

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 11 bulan Agustus Tahun 2022; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Praturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
-
-
218 Halaman/Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

Download :
PERDA NO 13 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

pembentukan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka Perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali perangkat Daerah yang baru dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tcnggara tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun.2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab III Pembentukan UPTD Bab IV Pembentukan Cabang Dinas Bab V Staf Ahli Bab VI Kepegawaian Bab VII Ketentuan Lain-lain Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
12 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2006

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No. 13 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2003

Retribusi Pendaftaran Perusahaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA_13th2003_RETRIBUSI-PENDAFTARAN-PERUSAHAAN-OCR.pdf

Abstrak

retribusi pendaftaran perusahaan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2003/No. 21 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan pemberian pendaftaran Perusahaan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan retribusi Pendaftaran Perusahaan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 18 Tahun1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan. Hal-hal yang diatur antara lain tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran retribusi, tata cara penagihan, serta ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2003.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2018

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2018/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/ asset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/ aset daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Nomor 13 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang daerah;
1. perubahan mengenai objek retribusi; 2. perubahan terkait struktur dan besarnya tarif retribusi; 3. penambahan pasal mengenai pelimpahan kewenangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
17

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 1994

Tempat Pemakanan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PERDA kab. No 13 Tahun 1994 tentang TEMPAT PEMAKAMAN_ocr.pdf

Abstrak

perda-tempat-pemakaman

1994

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Tahun 1995

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tempat Pemakanan

ABSTRAK:

Bahwa dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, kebutuhan dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan juga semakin meningkat. Sebagai upaya penertiban dan penataan yang memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya, asas pembangunan tanah dan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal penyediaan tanah untuk pemakaman perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Perda Nomor 12 tahun 1980 tentang Pengelolaan Kuburan-kuburan Umum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang ini maka perlu diganti dan untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Dasar hukum dari peraturan daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-uildang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987; Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1991.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Penunujukan dan penetapan lokasi tanah untuk pekerluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah. Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan tempat pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 1995.
10 beserta Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 1982

Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download :
PERDA NO. 13 TAHUN 1982_ocr.pdf

Abstrak

tatacara-pengambilan-supah-janji-dan-pelantikan-kepala-desa

1982

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Tahun 1983 No.7 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

ABSTRAK:

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/ janji dan Pelantikan Kepala Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang No. 5 Tahun 1974; Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981; Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 7 Tahun 1981; lnstruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 188.5/132/1981.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Prosedur pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebelum menjabat, melibatkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Acara ini dilaksanakan dalam sebuah upacara di pusat Pemerintahan Desa, dengan urutan tertentu, termasuk pembacaan surat Keputusan Bupati. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan di pusat Pemerintahan Desa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang dapat menetapkan tempat pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa yang lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 1983.
4 hlm beserta Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 13 Tahun 2006

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-13-2006-Ret-Izin-uSAha-Js-Konstr.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pemberian dasar hukum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat dibidang Usaha Jasa Konstruksi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nopmor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan ProdukProduk Hukum Daerah.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya. 6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. 7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi. 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang usaha jasa konstruksi. 10. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi. 11. Perencanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencana bangunan atau bentuk fisik lain. 12. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain. 13. Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 14. Registrasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing. 15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian. 16. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 17. Retribusi Perizinan Tertentu Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha-usaha di bidang jasa konstruksi. 18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur. 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib membayar retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi. 20. Pungutan adalah suatu rangkaian mulai dari menghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang. 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pelaksanaan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 3 Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk : a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi; b. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan ko nstruksi yang berkualitas. c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja. (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagai pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Pasal 5 (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana yang berbiaya kecil. (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Pasal 6 (1) Bidang Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari : a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari : 1. Bidang Arsitektur. 2. Bidang Sipil. 3. Bidang Elektrikal. 4. Bidang Mekanikal. 5. Bidang Tata Lingkungan b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari : 1. Bidang Arsitektur. 2. Bidang Sipil. 3. Bidang Elektrikal. 4. Bidang Mekanikal. 5. Bidang Tata Lingkungan (2) Jenis-jenis bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL, PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA Bagian Pertama Persyaratan Usaha Pasal 7 Persyaratan Perencanaan Konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang berbentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut : a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi. b. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Pasal 8 Persyaratan Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi orang perorangan adalah sebagai berikut : a. Perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keahlian. b. Pelaksanaan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. c. Orang perorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha sebagai perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian. d. Tenaga kerja melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan sertifikat keahlian kerja. Bagian Kedua Tanggung Jawab Profesional Pasal 9 (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha Pasal 10 (1) Usaha Jasa Konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu. (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis. (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah : a. Kualifikasi Usaha Besar. b. Kualifikasi Usaha Menengah. c. Kualifikasi Usaha Kecil. BAB V PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 11 (1) Setiap orang perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahkan kecuali dengan izin Bupati karena alasan pemegang izin. Bagian Kedua Tata Cara Mendapatkan Izin Pasal 12 (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) pemohon harus datang sendiri atau kuasanya dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah melalui instansi yang ditunjuk. (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin Pasal 13 (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta melakukan registrasi ulang setiap tahun. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir. Bagian Keempat Pemindahtanganan Izin Pasal 14 (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang Izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang izin atau saat terjadinya tindakan penagihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati. (2) Tata cara persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Pencabutan Izin Pasap 15 Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut apabila : a. Izin diperoleh secara tidak sah. b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin. c. Pemegang izin usaha jasa konstruksi tidak melaksanakan perpanjangan izin. d. Terbukti bahwa perorangan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan. e. Terbukti bahwa perusahaan lain tanpa persetujuan. BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 16 (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan. (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dari usahanya di bidang Usaha Jasa Konstruksi. Pasal 17 Subjek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi. BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 18 Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 19 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi. (2) Batasan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dikelompokkan dalam : a. Penyediaan Jasa Pelaksana Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). 2. Golongan Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). 3. Golongan Besar (B) yaitu Penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). b. Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 2. Golongan Non Kecil yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). c. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 2. Golongan Non Kecil yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 20 Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya dalam rangka pengawasan pengendalian. BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 21 (1) Besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut : a. Golongan Usaha untuk jasa pelaksanaan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Menengah (M) = Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 3. IUJK Besar (B) = Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Golongan Usaha untuk jasa perencanaan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Non Kecil = Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) c. Golongan Usaha untuk jasa pengawasan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Non Kecil = Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (2) Kriteria golongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 Hasil pungutan Izin Usaha Jasa Konstruksi disetor secara bruto ke Kas Daerah. BAB XI WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 23 Retribusi yang terhitung dipungut Daerah. Pasal 24 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 25 Penagihan retribusi dilakukan pada saat orang atau badan akan melakukan kegiatan dibidang Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 26 Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 27 (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus. (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XIV KEBERATAN Pasal 28 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan. Pasal 29 (1) Bupati dalam jangka waktu lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan. (2) Peraturan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 30 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 31 (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran atau b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 32 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD. BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33 (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 11 dan 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
2022perda5103013.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-8-TAHUN-2019-TENTANG-PERLINDUNGAN-LAHAN-PERTANIAN-PANGAN-BERKELANJUTAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menguatkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan akibat alih fungsi lahan pertanian serta meningkatkan kemadirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencitapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Peraturan Pemeritah Nomor 30 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Daerah Momor 8 Tahun 2019
Pasal 9 Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8) diubah
-
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2006.