Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 402 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 64 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup 64 2020.pdf

PERANGKAT DESA – ORGANISASI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD. 2020/No. 64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2017; PERDA Kab. Bengkalis No. 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bengkalis No. 9 Tahun 2016; PERBUP Bengkalis No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Bengkalis No. 33 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, yang terdiri atas: ketentuan umum; pengangkatan kepala desa; pemberhentian kepala desa; penjabat kepala desa dan pelaksana tugas kepala desa; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 63 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bengkalis No. 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Keterangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Mencabut

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Download file:

Perbup 63 2020.pdf

PEDOMAN – TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI ASN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD. 2020/No. 63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Untuk mempersiapkan dan menjamin tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diperlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PERDA Kab. Bengkalis No. 7 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman tugas belajar dan izin belajar bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; maksud dan tujuan tugas belajar; syarat-syarat tugas belajar dan pembiayaan; hak dan kewajiban tugas belajar; ketentuan izin belajar dan surat keterangan belajar; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 59 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penangan Dampak Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Di Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Bengkalis No. 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis

Download file:

Perbup 59 2020.pdf

COVID 19 – PEDOMAN BANTUAN DARI APBD PROVINSI RIAU

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD. 2020/No. 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penangan Dampak Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Di Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Ktps.848/V/2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Dampak Sosial Corona Virus Disease (COVID- 19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, perlu diatur mekanisme penyaluran bantuan dan pertanggungjawaban.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2020; KEPPRES No. 7 Tahun 2020; KEPPRES No. 11 Tahun 2020; KEPPRES No. 12 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERGUBRI No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERGUBRI No. 62 Tahun 2018; PERGUBRI No. 29 Tahun 2020; KEPGUBRI No. Ktps.848/V/2020; KEPKA DINSOS No. Ktps.39/DINSOS/V/2020; PERBUB BENGKALIS No. 18 Tahun 2020; KEP. BUPATI BENGKALIS No: 145/Ktps/IV/2020; KEP.BUPATI BENGKALIS No: 147/KTPS/IV/2020; Inpres No. 4 Tahun 2020; Instruksi MENDAGRI No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis, yaitu Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 58 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian Bagi Apatarur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Download file:

Perbup 58 2020.pdf

TATA TERTIB – APARATUR SIPIL NEGARA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD. 2020/No. 58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian Bagi Apatarur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, tertib berpakaian dinas, identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara perlu pengaturan hari kerja, jam kerja dan pakaian dinas harian bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja Sukarela di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2020; PERDA KAB.BENGKALIS No.7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: hari kerja, jam kerja dan pakaian dinas harian bagi aparatur sipil negara dan tenaga kerja sukarela di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dimuat dalam: ketentuan umum; pakaian dinas pegawai negeri sipil; pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; hari dan jam kerja; atribut dan kelengkapan pakaian dinas; pendanaan; ketentuan lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 57 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Bengkalis No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis

Download file:

Perbup 57 2020.pdf

INFRASTRUKTUR – PEDOMAN PELAKSANAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis diperlukan strategi dan peningkatan peran serta masyarakat melalui pemberian bantuan Pemerintah Daerah yang merupakan replikasi dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan untuk mencapai visi Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan insfrastruktur yang terpadu, maka perlu diatur pedoman pelaksanaan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERMEN PUPR No. 14/PRT/M/2018; PERBUP BENGKALIS No. 20 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pedoman pelaksanaan pembangunan insfrastruktur berbasis masyarakat di Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; tata cara penyaluran bantuan pemerintah daerah; tata cara pelaksanaan pembangunan insfrastruktur berbasis masyarakat; tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan insfrastruktur berbasis masyarakat; tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan; sanksi; monitoring dan evaluasi; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 56 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan

Abstrak

Desa Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan.

Download file:

Perbup 56 2020.pdf

PETUNJUK TEKNIS – USAHA MASYARAKAT

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD. 2020/No. 56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan

ABSTRAK:

Bahwa dana usaha Ekonomi Kelurahan merupakan dana yang dipergunakan Masyarakat kelurahan atau pelaku ekonomi dikelurahan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan untuk penguatan pengaturan dan pengelolaan dana usaha ekomoni kelurahan lebih optimal maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 73 Tahun 2005; PP No.17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: petunjuk teknis program pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi kelurahan yang mengatur antara lain kepengurusan kelembagaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK); struktur kelembagaan UEK; pembukaan rekening; ketentuan pinjaman dan pengembalian; pembagian hasil usaha; laporan; penanganan masalah; pembinaan, evaluasi dan pengawasan; dan ketntuan lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 53 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup 53 2020.pdf

BARANG MILIK DAERAH – PENGGUNAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD. 2020/No. 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur tentang tata cara penggunaan barang milik daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2016; PERDA Kab. Bengkalis No. 4 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: tata cara penggunaan barang milik daerah yang terdiri atas: ketentuan umum; penetapan status penggunaan barang milik daerah; pengalihan status penggunaan barang milik daerah; penggunaan sementara barang milik daerah; penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain; pengawasan dan pengendalian; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 52 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup 52 2020.pdf

BARANG MILIK DAERAH – PENGHAPUSAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD. 2020/No. 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 140 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2016; PERDA Kab. Bengkalis No. 4 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang terdiri atas: ketentuan umum; pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang; pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada pengelola barang; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 51 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Satu Data Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Statistik

Download file:

Perbup 51 2020.pdf

DATA – KABUPATEN BENGKALIS

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD. 2020/No. 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 9 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No.27 Tahun 2014; PERPRES No. 9 Tahun 2016; PERPRES No. 39 Tahun 2019; KEPPRES No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS No. 14 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERGUB RIAU No. 5 Tahun 2019; PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2016; PERBUP BENGKALIS No. 58 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: satu data Kabupaten Bengkalis terdiri atas; ketentuan umum; jenis dan sumber data; prinsip satu data; penyelenggara satu data; penyelenggaraan satu data; penguatan infrastruktur dan teknologi; peningkatan sumber daya manusia; insentif dan disinsentif; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; partisipasi badan hukum; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup 48 2020.pdf

PAJAK - STATUS WAJIB PAJAK

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD. 2020/No. 48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 24 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2016; PERDA KAB.BENGKALIS No. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BENGKALIS No. 1 Tahun 2018; PERDA BENGKALIS No. 02 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERDA BENGKALIS No. 2 Tahun 2018; PERBUP BENGKALIS No. 65 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP BENGKALIS No. 80 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah di Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; maksud dan tujuan; konfirmasi status wajib pajak; jenis layanan publik tertentu; pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak; pembinaan dan pengawasan; penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT