Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 11 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERDA NO. 3 TAHUN 2024.pdf

Pengelolaan Barang Milik Daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD. NO. 2024/220, LL KAB. SBT : 140 HLM

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 1 Tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 4 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 2 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah
PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 2 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Download file:

PERDA NO. 2 TAHUN 2024.pdf

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD. NO. 2024/219, LL KAB. SBT : 42 HLM

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NO. 1 TAHUN 2024.pdf

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD. NO. 2024/218, LL KAB. SBT : 14 HLM

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerinta Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian timur Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 30 Tahun 2023; dan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 32 Tahun 2023.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD. NO. 2024/572, LL KAB. SBT : 9 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Pembentukan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur mengenai Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024

Download file:

PERBUP NO. 11 TAHUN 2024.pdf

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD. NO. 2024/567, LL KAB. SBT : 8 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perihal Penganggaran penerimaan pendapatan daerah bantuan bencana perlu dimuat dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian timur Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 30 Tahun 2023; Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 32 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 32 Tahun 2023; dan Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Seram Bagian Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran 2023

Download file:

PERBUP NO. 6 TAHUN 2024.pdf

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD. NO. 2024/562, LL KAB. SBT : 8 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO. 5 TAHUN 2024.pdf

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD. NO. 2024/561, LL KAB. SBT : 10 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur

ABSTRAK:

Bahwa penyederhanaan birokrasi adalah langkah efektif dan efisien pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik; bahwa penyederhanaan Birokrasi sesuai pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Instansi Daerah perlu melakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Download file:

PERBUP NO. 4 TAHUN 2024.pdf

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD. NO. 2024/560, LL KAB. SBT : 28 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017 .
Peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Download file:

PERBUP NO. 3 TAHUN 2024.pdf

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD. NO. 2024/559, LL KAB. SBT : 12 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Seram Bagian Timur No. 26 Tahun 2023 tentang Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Download file:

PERBUP NO. 2 TAHUN 2024.pdf

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD. NO. 2024/558, LL KAB. SBT : 11 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT