Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 609 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF TEMPAT PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERWAL_37_Mekanisme_Pembe...san_Akhir_Sampah.pdf

lingkungan hidup

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 39

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF TEMPAT PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa keberadaan tempat pemprosesan akhir sampah berpotensi menimbulkan dampak pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang ada disekitarnya; b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta upaya optimalisasi pemberian kompensasi dampak negatif tempat pemprosesan akhir sampah, perlu adanya suatu landasan hukum sebagai dasar dan pedoman dalam pemberian pemberian kompensasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemprosesan Akhir Sampah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015; 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019
Materi pokok; mengatur mengenai Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemprosesan Akhir Sampah. memuat antara lain: ketentuan umum; kompensasi; verifikasi permohonan kompensasi; pelaksanaan; pembiayaan; menitoring dan evaluasi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
jumlah 8 halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 36 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERWAL_ttd_36_Pedoman_Pel...atan_Padat_Karya.pdf

program

2020

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 36, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 38

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa pandemi Covid–19 berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat, sehingga perlu adanya stimulan penggerak ekonomi berupa optimalisasi penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur; b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur di Kota Kediri, maka perlu adanya suatu landasan hukum sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur;
Mengingat : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola; 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan/atau Pencegahan Penyebaran Covid- 19 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 11);
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur. pengatuan meliputi antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinspi pengelolaan, sasaran dan jenis kegiatan; tahapan pelaksanaan kegiatan padat karya (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan); organisasi pelaksana; besaran penggunaan dana;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
jumlah 17 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD

Download file:

SALINAN_Perwal_35_Tahun_2...awaban_APBD_2019.pdf

APBD

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ; 42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 10); 43. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 19); 44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 1);
peraturan ini mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
jumlah 9 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 34 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Kediri No. 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemko Kediri

Download file:

PERWAL_34_PERUBAHAN_KE_9_Perjalanan_Dinas.pdf

standar perjalanan dinas

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui perjalanan dinas perlu diadakan penyesuaian kembali besaran uang harian perjalanan dinas luar daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006; 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016
Materi pokok: mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
jumlah 34 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 33 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Kediri No. 117 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN

Download file:

PERWAL_ttd_33_Pembentukan...usus_DINKES_2020.pdf

pembentukan organisasi

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Kesehatan serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ketentuan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan;
Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43); 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 49);
Peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan. adapun pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; pembentukan, tipe UPT dan unit organisasi bersifat khusus; kedudukan dan susunan organisasi; UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Laboratorium Kesehatan Daerah dengan kelas B; b. Puskesmas Pesantren I; c. Puskesmas Pesantren II;4 d. Puskesmas Campurejo; e. Puskesmas Mrican; f. Puskesmas Kota Wilayah Utara; g. Puskesmas Kota Wilayah Selatan; h. Puskesmas Perawatan Ngletih; i. Puskesmas Sukorame; dan j. Puskesmas Balowerti. Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran dengan tipe B; b. Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci dengan tipe C;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
jumlah 33 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Abstrak

Kesehatan COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Kediri No. 9 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERWALI Kota Kediri No. 18 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Diubah sebagian dengan

PERWALI Kota Kediri No. 6 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERWALI Kota Kediri No. 1 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Download file:

PERWAL_32_Tahun_2020_ttg_...otokol_Kesehatan.pdf

pengendalian COVID 19

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu peningkatan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan; b. bahwa ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Hiburan dan Perdagangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 perlu diselaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menbentuk Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai upaya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat menerapkan protocol kesehatan dengan tujuan mencegah dan menekan penyebaran Covid-19; memberikan perlindungan kepada masyarakat; memberikan kepastian hukum penyelenggaraan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. memuat ketentuan antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pelaksanaan (subjek pengaturan; kewajiban; penindakan); sanksi; sosialisasi dan partisipasi; pendanaan; monitoring dan evaluasi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Hiburan dan Perdagangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 18); b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 15 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PERWAL_31_ttg__Pelaks_Per...it_28_Juli_2020).pdf

perumahan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 15 ayat (8), Pasal 26 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (6), Pasal 80 ayat (7), Pasal 100 ayat (4), Pasal 114 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020; 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019
Materi pokok; mengatur mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. memuat antara lain: ketentuan umum; tata cara pembinaan; persyaratan teknis dan persyaratan administrasi dalam perencanaan perumahan; tata cara penyediaan lahan atau pembayaran kompensasi untuk penyediaan tempat pemakaman; tata cara persiapan dan pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan ultilitas umum; tatacara pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; identifikasi dan penilaian penetapan lokasi yang dinyatakan sebagai perumahan kumuh dan permukilan kumuh; dll

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
jumlah 39 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

TARIF LAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERWAL_30_Tarif_Layanan_k...an_di_Puskesmas1.pdf

tarif retribusi

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TARIF LAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksebilitas pelayanan kesehatan yang bermutu, diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan di Pusat Kesehatan Masyarakat; b. bahwa dengan telah ditetapkannya penerapan Pola Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan barang/jasa dalam bentuk tarif layanan yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2018
Materi Pokok; mengatur mengenai Tarif Layanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai imbalan atas layanan berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPT Puskesmas. memuat antara lain: ketentuan umum; nama, obyek dan subyek layanan; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan; struktur dan besarnya tarif layanan; pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan dan tanggungan pihak ketiga; pemungutan tarif layanan; pengelolaan tarif layanan; ketentuan lain-lain

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
jumlah 20 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 29 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERWAL_29_Teknis_Pemberian_Gaji_ke-13.pdf

gaji

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2019; 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai pedoman Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; kriteria pemberian gaji ke 13; komponan dan besaran; tatacara pembayaran; pendanaan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 28 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Kediri No. 16 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Mencabut

PERWALI Kota Kediri No. 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kediri No 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Kediri

Download file:

PERWAL_28_TATA_CARA_PEMUNGUTAN_BPHTB.pdf

bea BPHTB

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 30

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan pajak dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; b. bahwa untuk transparansi dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu diterapkan sistem elektronik pembayaran melalui e-BPHTB, sehingga ketentuan sistem dan prosedur pemungutan BPHTB yang telah ada perlu diganti; c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan buruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ; 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010
Materi pokok; mengatur mengenai Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. memuat antara lain: ketentuan umum; Ruang Lingkup; Pemungutan BPHTB; Pemeriksaan NPOP BPHTB; Pengajuan Keberatan dan Pengurangan BPHTB; Pemeriksaan Pembayaran SSPD BPHTB; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; pengendalian

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 44); b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 47); dan c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 16 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT