Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2016

Menemukan 49 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PERDA NO 15 TAHUN 2016.pdf

penyelenggaraan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman

ABSTRAK:

a. bahwa hak hidup setiap orang untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin serta untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan asasi manusia yang memiliki peran stretegis guna mewujudkan pola pembentukan watak serta kepribadian bangsa dalam rangka mencapai cita-cita luhur pembangunan manusia Indonesia; b. bahwa dengan berbagai dinamika pertumbuhan dan pembangunan yang berlangsung di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara secara langsung dan tidak langsung telah memberikan pengaruh dan dampak pada pola keseimbangan tata kelola pcrumahan yang layak dan tcrjangkau scrta pada pola penanganan kehidupan masyarakat agar lebih baik, tertata dan berkelanjutan; c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan penyelengg~aan perumahan dan kawasan permukiman yang diwujudkan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional di bidang perumahan dan pemuk:iman sesuai ketentuan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka pcrlu mcmbcntuk. Pcraturan Dacrah tcntang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang ~omor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selat.an-Tenggara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.) 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tcntang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noior 4444); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 2007 Tahun Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725}; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252); 11. Undang-Undang Nomor 2 tah'¥1 2012 tentang pengadaan tan.ah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 528); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Ban.gun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri {Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 ten tang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 16. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479); 17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Tugas dan Kewenangan Bab IV Pembinaan Bab V RP3KP Bab VI Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab VII Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bab VIII Peran Masyarakat Bab IX Sanksi Administratif Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2016.
44 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERDA NO 14 TAHUN 2016.pdf

perlindungan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan manifestasi atas kenyataan alam dari negara Indonesia yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga memiliki asas manfaat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita luhur pancasila dan Undang- undang Dasar 1945; b. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia memiliki potensi pertanian yang culrup kaya untuk dikembangkan serta potensi sumber daya petani yang memadai sehingga dengan potensi tersebut, sektor pertanian dapat diandalkan dalam upaya mensejahterakan warganya; c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam upaya mengoptirnalkan peran petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perlu pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Perlindungan Petani Bab IV Pemberdayaan Petani Bab V Peran Serta Masyarakat Bab VI Pendanaan Bab VII Sanksi Administrasi Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2016.
25 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

Download file:

PERDA NO 13 TAHUN 2016.pdf

pembentukan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka Perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali perangkat Daerah yang baru dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tcnggara tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun.2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab III Pembentukan UPTD Bab IV Pembentukan Cabang Dinas Bab V Staf Ahli Bab VI Kepegawaian Bab VII Ketentuan Lain-lain Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
12 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2016

Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara

Download file:

PERDA NO 12 TAHUN 2016.pdf

PENGELOLAAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi

ABSTRAK:

a. bahwa hutan merupakan karunia Tuhan yangperlu dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; b. bahwa kondisi hutan di Sulawesi Tenggara yang cenderung menurun baik dari segi kualitas dan kuantitas memerlukan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan sehinggapengelolaannya perlu dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan nilai budaya dan kearifan lokal; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi merupakan kewenangan Provinsi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); . Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 1).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Fungsi Hutan Bab IV Ruang Lingkup Bab V Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Hutan Bab VI Pelaksanaan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Bab VII Pemanfaatan Hutan Bab VIII Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara Bab IX Perlindungan Hutan Bab X Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Bab XI Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi Bab XII Pemberdayaan Masyarakat Bab XIII Larangan Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVII Pembiayaan Bab XVIII Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XIX Ketentuan Peralihan Bab XX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gula Raya
32 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan Perpustakaan

Abstrak

Perpustakaan

Download file:

PERDA NO 11 TAHUN 2016.pdf

pengelolaan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Perpustakaan

ABSTRAK:

a.bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; b.bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah,maka perlu perhatian dan dukungan untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan infonnasi; c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam urusan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bidang perpustakaan, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan perpustakaan; d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Perpustakaan.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Fungsi dan Tujuan Bab III Kewenangan Bab IV Ruang Lingkup Bab V Pembentukan Perpustakaan Bab VI Kelembagaan Perpustakaan Bab VII Organisasi Profesi Perpustakaan dan Organisasi Pemustaka Bab VIII Kerjasama Bab IX Peran serta Masyarakat Bab X Hak dan Kewajiban Bab XI Penyidikan Bab XII Standar Perpustakaan Bab XIII Pengembangan Bab XIV Pembudayaan Kegemaran Membaca Bab XV Naskah Kuno Bab XVI Penghargaan Bab XVII Pendanaan Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIX Sanksi Administratif Bab XX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
23 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERDA NO 10 TAHUN 2016.pdf

PENGELOLAAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa pendidikan adalah hak setiap orang yang hakiki dan dijamin secara legal untuk pengembangan moral, peradaban, dan kesejahteraan; b. bahwa hak atas pendidikan mencakup hak terhadap pendidikan menengah di mana pemerintah daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan memenuhinya; c. bahwa pendidikan menengah harus tersedia secara bermutu, relevan, merata, dan terjangkau supaya setiap orang memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan modem dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa; d. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, dan keterjangkauan pendidikan, pemerintah daerah wajib memajukan pendidikan dengan mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerah secara baik berdasarkan sistem pendidikan nasional; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2010 Ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan, Fungsi dan Prinsip Bab III Ruang Lingkup Bab IV Pengelolaan Pendidikan Bab V Pendanaan Pendidikan Bab VI Penyelenggaraan Pendidikan Bab VII Dewan Pendidikan Bab VIII Komite Sekolah Bab IX Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Industri Bab X Pengawasan Bab XI Ketentuan Lain-lain Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
40 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penanggulangan Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERDA NO 9 TAHUN 2016.pdf

penanggulangan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa wilayah Sulawesi Tenggara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia; c. bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan pengaturan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan inklusif baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan - Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang- Undang Nomor 4 7 Perpu Tahun 1960 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4828).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Tanggung Jawab dan Wewenang Bab IV Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bab V Ruang Lingkup Bab VI Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bab VII Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Bab VIII Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab IX Peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Kemasyarakatan Bab X Pendanaan Penanggulangan Bencana Bab XII Pengawasan Bab XIII Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Bab IX Penyelesaian Sengketa Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
36 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA NO 5 TAHUN 2016.pdf

RENCANA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031

ABSTRAK:

a. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi kepariwisataan andalan yang diharapkan dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan terpeliharnya kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudaan nasional; b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah diperlukan sebagai dasar perencanaan dalam pembangunan Keperiwisataan, melipu ti pembangunan destinasi wisata, pemasaran wisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata serta menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan di sektor pariwisata; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016- 2031.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengu bah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 10. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
Bab I KETENTUAN UMUM Bab II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH Bab III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH Bab IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH Bab V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH Bab VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
32 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lintas Kabupaten/Kota

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.04 Tahun 2016.pdf

Pengelolaan-Limbah-Bahan-Berbahaya-Beracun-Kegiatan-Pengumpulan-Limbah-Bahan-Bebahaya-Beracun-Lintas-Kabupaten/Kota

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2016 /No. 4 , LL 97 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lintas Kabupaten/Kota

ABSTRAK:

Peningkatan aktivitas pembangunan dan industri di daerah menyebabkan meningkatnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengaturan mengenai pengelolaannya. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2012; UU No. 101 Tahun 2014; Perda Prov. Sultra No. 14 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan dan ruang lingkup, jenis dan sumber limbah B3, pengumpulan limbah B3, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Diatur tentang peran serta masyarakat, sanksi administrasi yang diberikan kepada pengumpul limbah B3 yang melakukan pelanggaran, penggantian kerugian dibebankan kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana. Terdapat penjelasan dalam peraturan daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.
97 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2016

Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.03 Tahun 2016.pdf

Pengelolaan-Perkebunan-Kelapa-Sawit

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2016 /No. 3 , LL 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

ABSTRAK:

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memajukan perekonomian daerah sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk meningkatkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1995.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, fungsi, tujuan dan ruang lingkup. Diatur tentang pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit, pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit, kemitraan, sarana prasarana usaha dan investasi perkebunan kelapa sawit. Diatur tentang kewajiban dan larangan, pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial. Diatur tentang pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Diatur tentang sanksi administrative, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana. Terdapat penjelasan dalam peraturan daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT