Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Tugas dan Kewenangan Bab IV Pembinaan Bab V RP3KP Bab VI Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab VII Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bab VIII Peran Masyarakat Bab IX Sanksi Administratif Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

19 November 2016

Tanggal Pengundangan

19 November 2016

Tanggal Berlaku

19 November 2016

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 15

Subjek

PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 58 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 15 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penyelenggaraan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman

ABSTRAK:

a. bahwa hak hidup setiap orang untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin serta untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan asasi manusia yang memiliki peran stretegis guna mewujudkan pola pembentukan watak serta kepribadian bangsa dalam rangka mencapai cita-cita luhur pembangunan manusia Indonesia; b. bahwa dengan berbagai dinamika pertumbuhan dan pembangunan yang berlangsung di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara secara langsung dan tidak langsung telah memberikan pengaruh dan dampak pada pola keseimbangan tata kelola pcrumahan yang layak dan tcrjangkau scrta pada pola penanganan kehidupan masyarakat agar lebih baik, tertata dan berkelanjutan; c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan penyelengg~aan perumahan dan kawasan permukiman yang diwujudkan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional di bidang perumahan dan pemuk:iman sesuai ketentuan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka pcrlu mcmbcntuk. Pcraturan Dacrah tcntang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang ~omor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selat.an-Tenggara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.) 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tcntang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noior 4444); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 2007 Tahun Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725}; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252); 11. Undang-Undang Nomor 2 tah'¥1 2012 tentang pengadaan tan.ah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 528); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Ban.gun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri {Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 ten tang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 16. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479); 17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Tugas dan Kewenangan Bab IV Pembinaan Bab V RP3KP Bab VI Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab VII Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bab VIII Peran Masyarakat Bab IX Sanksi Administratif Bab X Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2016.
44 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT