Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016

Penanggulangan Bencana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Tanggung Jawab dan Wewenang Bab IV Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bab V Ruang Lingkup Bab VI Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bab VII Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Bab VIII Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab IX Peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Kemasyarakatan Bab X Pendanaan Penanggulangan Bencana Bab XII Pengawasan Bab XIII Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Bab IX Penyelesaian Sengketa Bab XV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

07 November 2016

Tanggal Pengundangan

07 November 2016

Tanggal Berlaku

07 November 2016

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 6

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 106 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 9 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanggulangan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa wilayah Sulawesi Tenggara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia; c. bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan pengaturan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan inklusif baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan - Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang- Undang Nomor 4 7 Perpu Tahun 1960 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4828).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Tanggung Jawab dan Wewenang Bab IV Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bab V Ruang Lingkup Bab VI Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bab VII Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Bab VIII Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab IX Peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Kemasyarakatan Bab X Pendanaan Penanggulangan Bencana Bab XII Pengawasan Bab XIII Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Bab IX Penyelesaian Sengketa Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
36 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016

Penanggulangan Bencana

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT