Logo
Login

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-MEMUTUSKAN :I.Membubarkan :1."Daerah Bali"2."Daerah Lombok"3."Daerah SUmbawa"4."Daerah Flores"5."Daerah Sumba"6."Daerah Timor dan Kepulauannya."termaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 6, 7. 8, 9, 10 dan 11 dariPeraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Staatsblad 1946No. 143).II.Menetapkan:Undang-undang tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalamwilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan NusaTenggara Timur

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor
69
Bentuk
Undang-undang (UU)
Bentuk Singkat
UU
Tahun
1958
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
09 Agustus 1958
Tanggal Pengundangan
14 Agustus 1958
Tanggal Berlaku
14 Agustus 1958
Sumber
LN. 1958 No. 122, LL SETNEG : 16 HLM
Subjek
OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Pusat
Bidang
Halaman ini telah diakses 15167 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 69 Tahun 1958.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. UU No. 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sumbawa dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Timur dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Tengah dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Barat dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Dompu dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 80 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bima dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tabanan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Klungkung dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Karangasem dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Gianyar dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Buleleng dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  13. UU No. 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bangli dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  14. UU No. 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Badung dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dicabut sebagian dengan :
  1. UU No. 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sumbawa dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Timur dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Tengah dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Barat dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Dompu dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 80 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bima dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tabanan dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Klungkung dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Karangasem dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Jembrana dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Gianyar dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Buleleng dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  13. UU No. 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bangli dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  14. UU No. 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Badung dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan