Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSl DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSl DAERAH

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSl DAERAH
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong
Nomor
1
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2024
Tempat Penetapan
Curup
Tanggal Penetapan
29 Februari 2024
Tanggal Pengundangan
29 Februari 2024
Tanggal Berlaku
29 Februari 2024
Sumber
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 179
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 6 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  2. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
  3. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten rejang lebong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
  4. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  5. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek
  6. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
  7. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  8. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
  9. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  10. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  11. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  12. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
  13. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  14. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
  15. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  16. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  17. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
  18. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 24 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
  19. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 23 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
  20. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 22 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
  21. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 21 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
  22. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
  23. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
  24. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
  25. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
  26. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
  27. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  28. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
  29. PERDA Kab. Rejang Lebong No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan