Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2011

Retribusi Izin Trayek

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin trayek. Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Curup

Tanggal Penetapan

09 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2011

Tanggal Berlaku

13 Juni 2011

Sumber

Lembaran Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 No. 9 Seri C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 506 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KAB_REJANG LEBONG_9_2011_RETRIBUSI IZIN TRAYEK .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Rejang Lebong No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSl DAERAH

retribusi-izin trayek
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 No. 9 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemberian izin trayek, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemberian izin trayek, maka perlu ditetapkan Retribusi Izin Trayek. Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 8/1981; UU 19/1997; UU 14/2002; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 32/2004; UU 33/2004; UU 25/2009; UU 28/2009; UU 12/2011; PP 20/1968; PP 56/2005; PP 58/2005; PP 38/2007; PP 69/2010; PP 91/2010; Perpres 1/2007; Perda Rejang Lebong 7/2005; Perda Rejang Lebong 5/2007; Perda Rejang Lebong 2/2008 dan Perda Rejang Lebong 3/2008 Materi Pokok: Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin trayek. Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521