Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong No. 22 Tahun 2011

Pajak Sarang Burung Walet

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Curup

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

31 Oktober 2011

Sumber

Lembaran Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 No. 60 Seri B

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 535 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KAB_REJANG LEBONG_22_2011_PAJAK SARANG BURUNG WALET.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Rejang Lebong No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSl DAERAH

pajak-sarang burung walet
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, Lembaran Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 No. 60 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Pajak Daerah yang merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet oleh orang pribadi atau badan di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Pajak Sarang Burung Walet; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 8/1981; UU 19/1997; UU 14/2002; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 32/2004; UU 33/2004; UU 28/2009; PP 20/1968; PP 56/2005; PP 58/2005; PP 38/2007; PP 69/2010; PP 91/2010; Perpres 1/2007; Perda Rejang Lebong 7/2005; Perda Rejang Lebong 5/2007; Perda Rejang Lebong 2/2008; dan Perda Rejang Lebong 3/2008. Materi Pokok: Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang mengakibatkan dikenakannya Pajak Sarang Burung Walet, harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521