Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong No. 6 Tahun 2011

Retribusi Terminal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Retribusi Terminal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal. Peraturan ini mengatur struktur dan besaran tarif retribusi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Curup

Tanggal Penetapan

09 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2011

Tanggal Berlaku

13 Juni 2011

Sumber

Lembaran Daerah

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 499 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KAB_REJANG LEBONG_6_2011_RETRIBUSI TERMINAL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Rejang Lebong No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSl DAERAH

Retribusi-terminal
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	a. Ketentuan Pasal 127 huruf d UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; b. untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya melalui pelayanan dan penyediaan terminal, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan terminal. 1. UU No. 4 Drt Tahun 1956 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 8 Tahun 1981 4. UU No. 17 Tahun 2003 5. UU No. 1 Tahun 2004 6. UU No. 10 Tahun 2004 7. UU No. 32 Tahun 2004 8. UU No. 33 Tahun 2004 9. UU No. 38 Tahun 2004 10. UU No. 22 Tahun 2009 11. UU No. 28 Tahun 2009 12. PP No. 20 Tahun 1968 13. PP No. 56 Tahun 2005 14. PP No. 58 Tahun 2005 15. PP No. 38 Tahun 2007 16. PP No. 69 Tahun 2010 17. PP No. 34 Tahun 2006 18. Perpres No. 1 Tahun 2007 19. Perda Rejang Lebong No. 32 Tahun 2002 20. Perda Rejang Lebong No. 7 Tahun 2005 21. Perda Rejang Lebong No. 5 Tahun 2007 22. Perda Rejang Lebong No. 2 Tahun 2008 23. Perda Rejang Lebong No. 3 Tahun 2008 Retribusi Terminal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal. Peraturan ini mengatur struktur dan besaran tarif retribusi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011. Perda Rejang Lebong No. 6 Tahun 2003 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521