Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong No. 10 Tahun 2011

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Curup

Tanggal Penetapan

09 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2011

Tanggal Berlaku

13 Juni 2011

Sumber

Lembaran Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 No. 48 Seri C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 486 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KAB_REJANG LEBONG_10_2011_RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi-pengujian-kendaraan bermotor
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 No. 48 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan pengujian kendaraan bermotor, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 8/1981; UU 19/1997; UU 14/2002; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 32/2004; UU 33/2004; UU 25/2009; UU 28/2009; UU 12/2011; PP 20/1968; PP 56/2005; PP 58/2005; PP 38/2007; PP 69/2010; PP 91/2010; Perpres 1/2007; Perda Rejang Lebong 7/2005; Perda Rejang Lebong 5/2007; Perda Rejang Lebong 2/2008 dan Perda Rejang Lebong 3/2008 Materi Pokok: Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 28 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521