Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Perda ini juga mengatur struktur dan besaran retribusi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Curup

Tanggal Penetapan

09 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2011

Tanggal Berlaku

13 Juni 2011

Sumber

Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 40 Seri C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 632 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KAB_REJANG LEBONG_2_2011_RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Rejang Lebong No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSl DAERAH

RETRIBUSI-pELAYANAN PASAR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 40 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan dan penyediaan pasar, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pasar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Pasar; 1. UU No. 4 Drt Tahun 1956 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 8 Tahun 1981 4. UU No. 17 Tahun 2003 5. UU No. 1 Tahun 2004 6. UU No. 10 Tahun 2004 7. UU No. 32 Tahun 2004 8. UU No. 33 Tahun 2004 9. UU No. 28 Tahun 2009 10. PP No. 20 Tahun 1968 11. PP No. 56 Tahun 2005 12. PP No. 58 Tahun 2005 13. PP No. 38 Tahun 2007 14. PP No. 69 Tahun 2007 15. Perpres No. 1Tahun 2007 16. Perda Rejang Lebong No. 7 Tahun 2005 17. Perda Rejang Lebong No. 5 Tahun 2007 18. Perda Rejang Lebong No. 2 Tahun 2008 19. Perda Rejang Lebong No. 3 Tahun 2008 Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Perda ini juga mengatur struktur dan besaran retribusi
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011. Perda Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2006 Pelaksanaan Perda ini diatur dengan Perbup 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521