Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD No.11/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 54 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PermenKeu No. 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan PermenKeu No. 40/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2020; PermenKeu No. 35/PMK.07/2020; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 11 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 4 Tahun 2019.
Dalam Pebup ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati Aceh Besar No. 43 Tahun 2019
Peraturan yang diatur:
Peraturan Bupati Aceh Besar No. 11 Tahun 2020
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pidie No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 Perubahan Ketiga
PERBUP Kab. Pidie No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu men)rusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENKEU No 205/PMK.07/2019; PERMENDES PDTT No. 11 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Pidie No, 8 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Pidie No. 37 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 26 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Prinsip; BAB III Prioritas Penggunaan Dana Gampong; BAB IV Penetapan Prioritas Dana Gampong; BAB V Publikasi dan Pelaporan; BAB VI Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi; BAB VII Partisipasi dan Pengaduan Masyarakat; BAB VIII Ketentuan Lain-Lain; BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Pekon
ABSTRAK:
1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon, Bupati mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan barang/jasa di Pekon;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pekon
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan mengenai tata cara pelaksanaan bagi Pemerintah Pekon dalam melaksanakan Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana APB Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
76
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2020
PERBUP Kab. Ogan Komering Ilir No. 24 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No. 54 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENKEU Nomor 205/PMK.07/2019; PERMENDES No. 11 Tahun 2019; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020; PERATURAN LKPB/JP No. 12 Tahun 2019; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2015; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2020; PERBUP OKI No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini Diatur tentang Ketentuan Perubahan Bunyi pada Pasal 1, Pasal 10, Pasal 11, Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11 A dan Pasal 11 B ayat 1 (satu) dengan tambahan, Diantara ayat 1 dan ayat 2 Pasal 12 disisipkan 1 ayat yaitu 1A, Diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 18A, Ketentuan Pasal 15 diubah, Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 15A, Ketentuan ayat 1 Pasal 21 Diubah, Diantara Pasal 22 dan pasal 23 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 22A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PERBUP OKI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020
-
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD No.11/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa urrtuk sinkronisasi pelaksanaan Alokasi Dana Gampong perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada penghasilan tetap Keurani Non PNS, penghasilan tetap Keurani Cut dan Kepala Seksi, serta penghasilan tetap Ulee Jurong disebabkan terjadi kekurangan dan kelebihan dalam perhitungan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali Alokasi Penghasilan Tetap yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati Aceh Utara No. 4 Tahun 2020
Peraturan yang akan diatur:
Peraturan Bupati Ace Utara No. 11 Tahun 2020
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, yang memuat: Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa Ke Setiap Desa; Jumlah Desa dan Penetepan Rincinan Dana Desa; Tahapan dan Persyaratan Penyaluran; Pedoman Penggunaan Dana Desa; Pemantauan dan Evaluasi; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Tata Cara Pengadaan yang merupakan pelaksanaan kewenangan Desa dan pembiayaannya bersumber dari APB DEsa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
UU No 6 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019; Perbup Kepulauan Mentawai No 51 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini memuat XVI Bab, 38 Pasal, dan 22 Halaman. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1-Pasal 3); Bab II Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Desa (Pasal 4-Pasal 5); Bab III Ruang Lingkup Pengadaan (Pasal 6-Pasal 8); Bab IV Para Pihak (Pasal 9-Pasal 14); Bab V Perencanaan Pengadaan (Pasal 15-Pasal 16); Bab VI Persiapan Pengadaan (Pasal 17-Pasal 18); Bab VII Pelaksanaan Pengadaan (Pasal 19-Pasal 27); Bab VIII Pembayaran Prestasi Kerja (Pasal 28); Bab IX Keadaan Kahar (Pasal 29); Bab X Pemutusan Surat Perjanjian (Pasal 30); Bab XI Sanksi (Pasal 31); Bab XII Penyelesaian Perselisihan (Pasal 32); Bab XIII Pelaporan dan Serah Terima (Pasal 33); Bab XIV Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik (Pasal 34-Pasal 36); Bab XV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 37); Bab XVI Penutup (Pasal 38-Pasal 39).
Maksud diberlakukannya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Desa. Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah agar Pengadaan dilakukan sesua dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 10 Tahun 2020
perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dikabupaten boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2020/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan adanya penambahan dan pengurangan rekening kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011 sebgaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir denga UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimna telah diubah terakhir dengan PP No.88 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendgri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peremndagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020
PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA UNTUK MENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDERSAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA UNTUK MENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDERSAAN
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, perlu menetapkan Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk Mengelola Dana Bergulir Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa; 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, Kepengurusan, Dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Desa.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang, Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pendiri BUM DESMA, Kepengurusan BUM DESMA, MAD, Perguliran DBM, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sisa Hasil Usaha, Wewenang dan Fungsi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2020
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Petunjuk teknis - penggunaan pelaksanaan penetapan - rincian dana desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2020/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah :pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana des yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 6 Tahun 2014;UU No 20 Tahun 2019;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;Perpres No 78 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan permendagari No 21 Tahun 2011;Permenkeu No 50 /PMK.07/2017 sebagimana telah diubah dengan Permenkeu 121/PMK.07/2018;Permenkeu No 199/PMK.07/2017;Permenkeu No 205/PMK.07/2019;Permenkeu No 61/PMK.07/2019;Perda No 5 Tahun 2019;Perbup No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan dengan Perbup No 24 Tahun 2019;Perbup No 70 Tahun 2018;Perbup No 71 Tahun 2018
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum
Tujuan dan prinsip ,Penetapan rincian dana desa ,penyaluaran dan pencairan dana desa,pengunaan dana desa ,pengelolaan keuangan desa,pembinaan dan pengawasan ,saqnksi,kerugian negara,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
58 hlm, Lampiran : 9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
