Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tempat Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa Pedagang Kaki Lima merupak:an pedagang yang pertumbuhannya Sangat pesat baik dari sisi jumlah maupun lokasi sehingga perlu pengaturan dan penataannya agar tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum;
bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar disebutkan
bahwa Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di tempat umum dan/ atau khusus yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Hasar Hukum dari Peratura Gubernur ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Talmn 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima yang meliputi
Pengaturan Tempat Kegiatan Usaha PKL dan Perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 118 Tahun 2011
Perbup Kab. Semarang No. 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan Sosial di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan hibab dan ·bantuan sosial di Kabupaten Semarang agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Penctapatan dan Belanja Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati diatur tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
22 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 117 Tahun 2011
Perbup Kab. Semarang No. 115 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
Mengubah
Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
daftar nama rekening dan kode rekening dapat disesuaikan dengan
kebutuhan obyektif dan nyata sesuai karakteristik daerah sehingga
dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan
Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Uhdang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor-38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 1 1 03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KOH/ WKDH
diubah. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor ditambah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 diubah.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 115 Tahun 2011
bantuan hibah untuk lembaga penyelenggaraan Pendidikan
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 115, BD.2011/NO.115
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Hibah Untuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di jenjang Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TKIRA) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 maka perlu dukungan dana dari Pemerintah berupa bantuan hibah untuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA);
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peratu.ran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentan Pedoman Bantuan Hibah Untuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2011.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 113 Tahun 2011
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Semarang No. 119 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Penataan pasar tradisional, pusat pemberlanjaan dan toko modern
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 113, BD.2011/NO.113
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pemberlanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran tradisional atau modern baik dalam skala kecil atau menengah maka agar Pasar Tradisional dapat tetap tumbuh dan berkembang ditengah keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu memberdayakan keberadaan Pasar Tradisional sehingga dapat berkembang serasi saling memerlukan dan saling menguntungkan;
bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka perlu pedoman dalam penyelenggaraannya agar tercipta persaingan yang sehat antar pelaku usaha dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok dan konsumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M.Dag/Per/ 12/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 / M- DAG/PER/8/ 2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pemberlanjaan dan Toko Modern yang meliputi maksud dan tujuan penataan, azas pengelolaan dan penataan, tata tertib pengaturan ketertiban dan keamanan di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem, perizinan dan penataan pedagang di Pasar Tradisional, pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Tradisional, perizinan dan penataan PKL, perizinan pendirian dan penataan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem, jarak lokasi pendirian Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem, jenis dan persyaraatan perijinan serta kewenangan penerbitan ijin, kemitraan, larangan dan ketentuan sanksi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011.
20 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 112 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Pesa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 140/0261/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas dan Desa Goglk Kecamatan Ungaran Barat telah ditetapkan sebagai Desa Lokasi Lab Site Kabupaten Semarang ;
bahwa dalam rangka mendukwig keberadaan Desa Lokasi Lab Site sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu diberikan bantuan hibah kepada Tim Pelaksana Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab-Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Semarang ;
bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan sebagaimana
dimaksud huruf a dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini Allah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Petnerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Lab Site Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Pesa Lokasi Lab Site Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 111 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030
ABSTRAK:
bahwa sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan potensi bagi usaha kepariwisataan di Kabupaten Semarang, sehingga perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah khususnya pembangunan kepariwisataan;
bahwa agar pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mendorong . pengembangan ekonomi masyarakat; dengan memperhatikan aspek .agama, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban, serta kenyamanan dalam masyarnkat dapat terwujud, maka perlu disusun Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Daerah guna mewujudkan keterpaduan, · keseimbangan dan keserasian dalamnmenyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Uridang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030 yang meliputi
Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan DPD, Arah Kebuakan Dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan Dan Sfrategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
104 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 109 Tahun 2011
Perbup Kab. Semarang No. 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Di Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan serta dalam rangka untuk terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai dengan kawasan yang direncanakan,maka perlu Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan sebagai
acuan pembangunan sarana dan prasarana;
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24, Pasal 47,dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan maka dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Kabupaten Semarang;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011- 2031 telah ditetapkan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Semarang sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990;
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentan Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Di Kabupaten Semarang, Daerah Perkotaan Dan Berkepadatan Bangunan Tinggi, Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Di Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan
Pagar terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan di Kabupaten Semarang dicabut.
19 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 107 Tahun 2011
Perbup Kab. Semarang No. 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
Perbup Kab. Semarang No. 99 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ·Nomor 21 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Semarang maka Pernerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui penerimaan dari sumbangan pihak ketiga; :
bahwa agar dalam penerimaan sumbangan pihak ketiga sesuai dengari ketentuan perencanaan dan peoganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, maka perlu penambahan akun kode rekening untuk sumbangan pihak ketiga dalam kode rekening perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ·dimaksud dalam huruf a .dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan .Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah· Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Perilerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun 2011. Ketentuan dalam Lampiran IV Pada Kode Rekening Pendapatan 4 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditambah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun 2011 diubah.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 104 Tahun 2011
Perbup Kab. Semarang No. 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Tani Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Tani Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian bagi petani guna meningkatkan produk hasil pertanian dirasa perlu adanya pemberian bantuan hibah bidang usaha pertanian kepada kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
Hasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010; Peraturan Supati Semarang Nomor 99 Tahun 2011
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Tani Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011. Ketentuan Lampiran Angka Romani III Hurup B diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Tani Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 diubah.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
