Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 99 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 1 1 08 Pajak Air Bawah Tanah diubah. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 1 1 Hasil Pajak Daerah ditambah. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ditambah. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 2 3 Dana Alokasi Khusus ditambah. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditambah. Ketentuan dalam Lampiran VII pada Kode Dan Daftar Program Dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 1 02 Kesehatan ditambah. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 1 Belanja Pegawai ditambah. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ditambah. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor ditambah. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 3 Belanja Modal ditambah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 99 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

05 November 2010

Tanggal Pengundangan

08 November 2010

Tanggal Berlaku

08 November 2010

Sumber

BD.2010/NO.99

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2010 No 99_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Perbup Kab. Semarang No. 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
Perbup Kab. Semarang No. 107 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun 2011

Mengubah :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011

kode rekening perencanaan dan penganggaran
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 99, BD.2010/NO.99
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:	bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Jenis Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 60, maka daerah penerima Dana Alokasi Khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan Dana Alokasi Khusus di dalam APBD, sehubungan dengan adanya penambahan dua bidang baru pada alokasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Semarang, dipandang perlu menambahkan Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Tahun Anggaran 2011 ; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penganggaran SKPD yang menerapkan pola pengelolaan BLUD dalam APBD dan menyatakan bahwa belanja barang modal yang akan diserahkan kepada pihak ketiga harus dianggarkan pada belanja barang dan jasa, serta adanya perkembangan rincian belanja yang belum diatur, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kade Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 52 T ahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010. Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 1 1 08 Pajak Air Bawah Tanah diubah. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 1 1 Hasil Pajak Daerah ditambah. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ditambah. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 2 3 Dana Alokasi Khusus ditambah. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditambah. Ketentuan dalam Lampiran VII pada Kode Dan Daftar Program Dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 1 02 Kesehatan ditambah. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 1 Belanja Pegawai ditambah. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ditambah. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor ditambah. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 3 Belanja Modal ditambah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2010. Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 diubah. 10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521