Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 111 Tahun 2011

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030 yang meliputi Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan DPD, Arah Kebuakan Dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan Dan Sfrategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 111 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

111

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

29 November 2011

Tanggal Pengundangan

30 November 2011

Tanggal Berlaku

30 November 2011

Sumber

BD.2011/NO.111

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 22 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2011 No 111_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pembangunan pariwisata
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 111, BD.2011/NO.111
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030
ABSTRAK:	bahwa sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan potensi bagi usaha kepariwisataan di Kabupaten Semarang, sehingga perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah khususnya pembangunan kepariwisataan; bahwa agar pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mendorong . pengembangan ekonomi masyarakat; dengan memperhatikan aspek .agama, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban, serta kenyamanan dalam masyarnkat dapat terwujud, maka perlu disusun Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Daerah guna mewujudkan keterpaduan, · keseimbangan dan keserasian dalamnmenyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Uridang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030 yang meliputi Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan DPD, Arah Kebuakan Dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan Dan Sfrategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011. 104 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521