Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1956

Menemukan 162 peraturan dalam 0,003 detik

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-Undang
  2. UUDrt No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
  3. UUDrt No. 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Download file:
UU Nomor 15 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UUDrt No. 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
  2. UUDrt No. 1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Download file:
UU Nomor 14 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 13 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
  2. UU No. 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkalis dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tanah Datar dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Solok dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sijunjung dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pesisir Selatan dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pasaman dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Padang Pariaman dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Agam dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lima Puluh Kota dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kampar dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Indragiri Hulu dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Merangin dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bintan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diubah dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
  2. UU No. 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
  3. UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang
  4. UU No. 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang
  5. UUDrt No. 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1956
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pembelanjaan Pensiun
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-Undang dan tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
Download file:
UU Nomor 10 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Bukittinggi dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Solok dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Sawahlunto dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang Panjang dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Pekanbaru dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 8 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1956.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan