Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 1,107 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 74 Tahun 2022

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi

Struktur Organisasi Perindustrian

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Wakatobi No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi

Download :
PERBUP NO. 74 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyederhanaan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian clan Perdagangan Kabupaten Wakatobi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, clan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64 77); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10); 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190); 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi {Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi (Berita Oaerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 45)
19 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 74 Tahun 2023

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul

Badan Layanan Umum Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
perbup bantul nomor 74 tahun 2023.pdf

Abstrak

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2023/NO.74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul

ABSTRAK:

a. bahwa pengelolaan badan layanan umum daerah pada unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma perlu dikelola secara tertib, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas; b. bahwa untuk melaksanakan pengelola keuangan yang tertib, efektif, dan efisien, perlu disusun suatu pola pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pada badan layanan umum organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma, perlu mengatur pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam suatu Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah; Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; Pengelolaan Belanja Badan Layanan Umum Daerah; Pengelolaan Barang; Tarif Retribusi; Pengelolaan Piutang dan Utang Badan Layanan Umum Daerah; Kerja Sama; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 16 HLM;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah 'Aneka Usaha Kulon Progo'

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo

Mengubah sebagian :

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”

Download :
Perbup Kulon Progo No 74 Tahun 2020.pdf

Abstrak

perusda

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2020/NO.74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah 'Aneka Usaha Kulon Progo'

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 telah ditetapkan Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”; b. bahwa sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dalam rangka peningkatan kinerja serta pegawai yang kapabel, berdedikasi dan loyal terhadap Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” dan Pemerintah Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 100/MENPAN/1986; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009; 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”, diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
Peraturan yang diubah: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”
Jumlah Halaman: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 74 Tahun 2021

PENJABARAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Trenggalek No. 14 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Mencabut :

PERBUP Kab. Trenggalek No. 24 Tahun 2017 tentang PENJABARAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Download :
PERBUP_NOMOR_74_TAHUN_2021_TENTANG_PENJABARAN_TUGA.pdf

Abstrak

struktur organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kab. Trenggalek Tahun 2021 No. 74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup (a. tugas Kepala Dinas; b. tugas Sekretariat; c. tugas Bidang; dan d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional); ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 74 Tahun 2019

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kendal No. 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal

Mencabut :

PERBUP Kab. Kendal No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal

Abstrak

SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2019/NO.75

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, rincian tugas sekretaris daerah, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan, asisten administrasi umum, staf ahli bupati, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2016 dicabut.
94 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 74 Tahun 2020

Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Wonosobo No. 49 Tahun 2023 tentang Penghargaan Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Wonosobo No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Download :
Perbup Wonosobo 74 Tahun 2020.pdf

Abstrak

pedoman-pemberian-penghargaan-pns-berprestasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2020/No.77

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka perlu diberikan penghargaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur bentuk apresiasi yang diberikan oleh Bupati kepada PNS baik secara perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata telah menunjukan hasil karya atas usaha yang telah dilakukan, inovasi yang bermanfaat, terbukti dan diakui oleh pemerintah, masyarakat, Lembaga atau organisasi baik tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 74 Tahun 2020

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kendal No. 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Download :
perbup_74_2020 kendal.pdf

Abstrak

apbd - penjabaran perubahan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2020/NO.74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 2.448.834.513.867,00 berkurang sejumlah Rp 199.562.201.867,00 sehingga menjadi Rp 2.249.272.312.000,00 dengan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci lebih lanjut pada Lampiran I, II, III, IIIa dan IIIb.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 74 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Selayar Nomor 74 Tahun 2016.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2016/NO.196

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28); Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.342/8477/B.HK&HAM, tanggal 29 Desember 2016, hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Kabupaten Kepulauan Selayar;
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; 5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten kepulauan Selayar. 7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, meliputi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, terdiri atas : 1. Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur Pemerintah; 2. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Parpol. d. Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan, terdiri atas : 1. Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan ; 2. Sub Bidang Integrasi Bangsa. e. Bidang Penanganan Permasalahan strategi Daerah, terdiri atas : 1. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; 2. Sub Bidang Ketahanan. f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 4 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. 5 Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik; d. pelaksanaan administrasi Badan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 6 Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyelenggarakan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; g. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; i. menyelenggarakan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6 Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Badan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan; b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum; c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 9 Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Badan dan semua bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan; h. melaksanakan, memfasilitasi dan mengoordinasi penyusunan program/kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; i. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 7 j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 10 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian. Pasal 11 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; g. melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan; h. melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia aparatur; 8 i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan Pasal 12 Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum. Pasal 13 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan politik; g. melakukan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang kesatuan bangsa dan politik; h. melakukan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundangundangan; i. melakukan kegiatan sosialisasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; j. melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik; k. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik; l. melakukan monitoring 9 m. dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Sub Bagian Keuangan Pasal 14 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. Pasal 15 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan; g. menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran; h. menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan neraca keuangan; i. melakukan koordinasi terkait dengan tugas kebendaharaan; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 10 Bagian Keenam Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Pasal 16 Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan; d. pelaksanaan administrasi di bidang fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 18 Uraian tugas Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan; g. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik; 11 h. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi politik serta meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik; i. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik; j. melaksanakan pemantauan perkembangan situasi politik dalam wilayah kab Kepulauan Selayar; k. melaksanakan pemantapan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Daerah , Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala daerah di Kabupaten; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur Pemerintah Pasal 19 Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur Pemerintah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi antar lembaga legislatif dan aparatur pemerintah. Pasal 20 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; 12 e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan, merumuskan kegiatan di bidang fasilitasi antar lembaga legislatif dan aparatur pemerintah; g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi antar lembaga legislatif dan aparatur pemerintah; h. melakukan pengkajian kebijakan di sub bidang fasilitasi antar lembaga legislatif dan aparatur pemerintah; i. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi antar lembaga legislatif dan aparatur pemerintah; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik Pasal 21 Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi ormas, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik. Pasal 22 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 13 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi terkait Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik; g. melakukan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi fasilitasi ormas, lembaga swadaya masyarakat dan parpol; h. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang fasilitasi ormas, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik; i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik; j. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi Ormas, Lembaga Survei Masyarakat serta Partai Politik; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesembilan Bidang Nilai-nilai Kebangsaan Pasal 23 Bidang Nilai-nilai Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang nilai-nilai kebangsaan. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Nilai-nilai Kebangsaan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang nilai-nilai kebangsaan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang nilai-nilai kebangsaan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang nilai-nilai kebangsaan; d. pelaksanaan administrasi di bidang nilai-nilai kebangsaan; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 14 Pasal 25 Uraian tugas Kepala Bidang Nilai-nilai Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Nilai-nilai Kebangsaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Nilai-nilai Kebangsaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi,wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa; g. melaksanakan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; h. melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; i. melaksanakan dan membina pembauran kebangsaan, pemeliharaan integrasi bangsa dan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme; j. melaksanakan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara cinta tanah air; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Nilai-nilai Kebangsaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesepuluh Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasal 26 Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Nilai-nilai Kebangsaan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi desa. 15 Pasal 27 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di sub bidang Pengembangan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan Kesatuan Bangsa; g. melakukan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara cinta tanah air; h. melakukan dan mengoordinasikan pengembangan Wawasan Kebangsaan, pembinaan persatuan dan Kesatuan bangsa; i. melakukan kegiatan terkait pemahaman tentang pengembangan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian KeseBelas Sub Bidang Integrasi Bangsa Pasal 28 Sub Bidang Integrasi Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Nilai-nilai Kebangsaan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis integrasi bangsa. 16 Pasal 29 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Integrasi Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Integrasi Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sub Bidang Integrasi Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Sub Bidang Integrasi bangsa; g. melakukan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah; h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait integrasi bangsa; i. melakukan pememantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang integrasi bangsa; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Integrasi Bangsa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Belas Bidang Penanganan Permasalahan Strategi Daerah Pasal 30 Bidang Penanganan Permasalahan Strategi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanganan permasalahan strategi daerah. Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Penanganan Permasalahan Strategi Daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang penanganan permasalahan strategi daerah; 17 b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan permasalahan strategi daerah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan permasalahan strategi daerah; d. pelaksanaan administrasi di bidang penanganan permasalahan strategi daerah; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 32 Uraian tugas Kepala Bidang Penanganan Permasalahan Strategi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penanganan Permasalahan Strategi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penanganan Permasalahan Strategi daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di bidang penanganan strategi daerah; g. melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang penanganan strategi daerah, partisipasi dan peran serta penguatan kelembagaan; h. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan permasalahan strategi daerah; i. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik daerah; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penanganan Permasalahan Strategi Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 18 Bagian Ketiga Belas Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Pasal 33 Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanganan Permasalahan Strategi Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ideologi dan kewaspadaan nasional. Pasal 34 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Sub Bidang Penguatan Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; g. melakukan Kerjasama dalam pengembangan penguatan ketahanan ideologi dan kewaspadaan nasional; h. melakukan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah; i. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang Penguatan Ketahanan ideologi dan Kewaspadaan Nasional; j. melakukan penanganan dampak perkembangan ideologi terhadap kehidupan nasional; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 19 Bagian Keempat Belas Sub Bidang Ketahanan Pasal 35 Sub Bidang Ketahanan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanganan Permasalahan Strategi Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan. Pasal 36 Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ketahanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Ketahanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di sub bidang Ketahanan; g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sub bidang ketahanan ; h. melakukan kegiatan terkait bidang ketahanan; i. melakukan koordinasi Penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional dalam wilayah; j. melakukan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas ketahanan strategi daerah; k. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang ketahanan; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Ketahanan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 20 BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 37 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan jabatan fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI STAF Pasal 38 (1) Tugas Staf adalah menjabarkan tugas Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam bentuk Daftar Uraian Tugas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Daftar Uraian Tugas Staf merupakan rincian tugas yang akan didistribusikan kepada semua Staf berdasarkan kebutuhan. BAB VII TATA KERJA Pasal 39 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional, dan seluruh staf dalam lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koorBadani secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. 21 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan perlindungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 41 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan perlindungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar,
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 74 Tahun 2020

Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora

APBD Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Blora No. 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mengubah :

PERBUP Kab. Blora No. 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora

Download :
PERBUP-74-2020-PERUP5-BANKEU-PEMDES.pdf

Abstrak

bantuan-keuangan-desa-apbd

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 74 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2020

Download :
perbup-no-74-tahun-2021.pdf

Abstrak

organisasi tugas dan fungsi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2021/NO.74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak; bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dan dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2020 dicabut.
19 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT