Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Nama, Obyek Pajak dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Saat Terutang, Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak, Tata Cara Penetapan PAT, Jatuh Tempo dan Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, Tata Cara Penerbitan STPD, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan PAT, Tata Cara Pengurangan atau Pembebasan Sanksi Administrasi PAT, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran PAT, Kedulawarsa Penagihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Nama, Obyek Pajak dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Jangka Waktu Pemasangan Reklame, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Reklame, Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame, Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Reklame, Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Reklame, Tata Cara Permohonan Keberatan dan Banding, Tata Cara Penagihan Pajak Reklame, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame, Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 dicabut.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024
PERBUP Kab. Cirebon No. 181 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
KLASIFIKASI - NILAI - JUAL - OBJEK - PAJAK - SEBAGAI - DASAR - PENGENAAN - PAJAK - BUMI - BANGUNAN - DAN - PERKOTAAN - DAN - KETETAPAN - MINIMAL - PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN - PERDESAAN - DAN - PERKOTAAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD 2024/Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuanPasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 dan erah dan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Permenkeu No. 208/PMK.07/2018; Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2024.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang meliputi ketentuan umum, nilai jual objek pajak, ketetapan minimal PBB-P2 dan jaturh tempo, daftar himpunan ketetapan pajak, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Nama, Obyek Pajak dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Jatuh Tempo dan Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penyampaian SPTPD, Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, Tata Cara Penerbitan STPD, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan PBJT, Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Nama, Obyek Pajak dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Jatuh Tempo dan Tata Cara Pembayaran BPHTB, Tata Cara Penelitian SSPD BPHTB dan Pelaporan PPAT, Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Penerbitan STPD, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan BPHTB, Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 23 Tahun 2023 dicabut.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase Nilai Juai Objek
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi Objek Pajak, Besaran Persentase Pengenaan NJOP dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPerpajakan
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Purbalingga No. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Nama, Obyek Pajak dan Subyek Pajak, Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian, Jatuh Tempo, Tata Cara Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian SPPT, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2, Tata Cara Pembetulan SPPTSKPD PBB-P2, Tata Cara Pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2, Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT atau SKPD PBB-P2, Tata Cara Keberatan atas Ketetapan PBB-P2, Tata Cara Pengurangan Ketetapan PBB-P2, Tata Cara Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga PBB-P2, Tata Cara Penagihan PBB-P2, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2, Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Penetapan Besarnya Penghapusan, Tata Cara Penundaan Pembayaran PBB-P2, Aplikasi dan Perangkat Keras Pendukung Pemungutan PBB-P2, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 76 Tahun 2022 dicabut.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 155 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak, dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak, dan Ketetapan Terendah pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak, dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
TATA - CARA - PEMUNGUTAN - PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN - PERDESAAN - DAN - PERKOTAAN - PAJAK - REKLAME - DAN - PAJAK - AIR -TANAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2024 No 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dipungut, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permenkeu No. 207/PMK.07/2018; Permenkeu No. 208/PMK.07/2018; Pergub Jabar No. 50 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikamalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2022; Perda Kab. Tasikmalay No. 1 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah yang meliputi Ketentuan Umum, Pengenaan PBB-P2, Pengenaan Pajak Reklame, Pengenaan PAT, Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, dan Penonaktifan atau Penghapusan Wajib dan/atau Objek Pajak, Tata Cara Penetapan Pajak Terutang, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Serta Jangka Waktu, Tata Cara Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penerbitan Tagihan, Serta Pembetulan dan Pembatalan, Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal dan Kemudahan Pembayaran Pajak Terutang, Tata Cara Pengajuan, Pemberian Keputusan Keberatan, Tata Cara Pengajuan dan Tindak Lanjut Atas Putusan Banding, Tata Cara Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang, dan Pemeriksaan Pajak, Pembukuan, Pemberian Insentif Pemungutan Pajak, Pelaporan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2004.
52 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 124 Tahun 2023
PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Konawe Selatan
PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2013 Nomor 16).
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 tentang Tata Cara
Pemungutan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2021 Nomor 11).
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2021 Nomor 10).
Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan dan Kringanan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 14).
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan Kegiatan Pengapalan
Terminal Umum di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 35).
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 124
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan
Retribusi Daerah diatur dengan peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 05).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pajak Official Assesment
BAB III Pajak Self Assesment
BAB IV Retribusi
BAB V Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya
BAB VI Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak
BAB VII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi
BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
b. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 15);
c. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 30);
d. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 16);
e. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
f. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 29);
g. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
h. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 10);
i. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 29);
j. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan dan Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 14);
k. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Retribusi UPTD Peralatan Dinas P.U Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 23);
l. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pengelolaan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 31);
m. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan Kegiatan Pengapalan Terminal Umum di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 35);
n. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
o. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 43);
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
86
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 107 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 107, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 107/A; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023,
masih belum memenuhi perkembangan yang ada di
lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu
dilakukan beberapa perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 dalam
Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2023; Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Jombang Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023; perubahan meliputi:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
jumlah 16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
