Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 124 Tahun 2023

Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pajak Official Assesment BAB III Pajak Self Assesment BAB IV Retribusi BAB V Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya BAB VI Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak BAB VII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi BAB X Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan
Nomor
124
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Andoolo
Tanggal Penetapan
29 Desember 2023
Tanggal Pengundangan
29 Desember 2023
Tanggal Berlaku
29 Desember 2023
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 124
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 103 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Konawe Selatan
  2. PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  3. PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran
  4. PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan
  5. PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 43 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan
  6. PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Pajak Reklame
  7. PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
  8. PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Retribusi UPTD Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan
  9. PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 15 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan
  10. PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir

  11. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 16).

  12. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 tentang Tata Cara Pemungutan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 11).

  13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 10).

  14. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan dan Kringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 14).

  15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan Kegiatan Pengapalan Terminal Umum di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 35).

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan