Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 43 Tahun 2018

Penyederhanaan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JANGKA WAKTU PELAYANAN BAB IV KETENTUAN DAN SYARAT BAB V PENYEDERHANAAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

01 November 2018

Tanggal Pengundangan

02 November 2018

Tanggal Berlaku

02 November 2018

Sumber

Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 43

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 601 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 43 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

penyederhanaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyederhanaan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan serta mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005; c. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu adanya penyederhanaan dan keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penyederhanaan dan Keringanan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2a\; 2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 6. Undang-Undang Nomorl2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 7. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2011 tentang Rumah Susun (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor lO8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005 Tentang lzrn Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005 Nomor 23); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah tahun 2O16 Nomor 8),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKonawe Selatan tahun 2018 Nomor 1); 15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 62 Tahtn 2016 Tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 62); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JANGKA WAKTU PELAYANAN BAB IV KETENTUAN DAN SYARAT BAB V PENYEDERHANAAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VII PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018. 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521