Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2016

Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN BAB IV KETENTUAN BESARAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VI KEWENANGAN BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

10 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

11 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

11 Oktober 2016

Sumber

BD.2016 / NO.31

Subjek

APBD - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 469 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No. 31 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

TATA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016 / NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut di atas maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Namor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 6. Undang- undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN BAB IV KETENTUAN BESARAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VI KEWENANGAN BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2016. 9 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521