Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
a. UU No. 15 Tahun 1964; b. UU No. 17 Tahun 2003; c. UU Nomor 1 Tahun 2004; d. UU No. 12 Tahun 2011; e. UU No. 23 Tahun 2014; f. PP No. 12 Tahun 2019; g. Permendagri No. 13 Tahun 2006; h. Permendagri No. 15 Tahun 2008; i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014; j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; l. Perda Kab Dairi No 7 Tahun 2016; m. Perda Kab Dairi No. 6 Tahun 2020.
Peraturan ini terdiri dari Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyusunan GBS; Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2021
PERBUP Kab. Banjar No. 9 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Daerah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib Administrasi dan memperjelas Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 2 Tahun 2014; Permendagri Nomor 29 Tahun 2016; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Perda Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011;Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 69 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diubah, yaitu penambahan ketentuan tentang keperluan Perjalanan Dinas; Satuan biaya penginapan Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD; jenis Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan; dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan pada:
1. ayat (3) dan ayat (5) Pasal 7
2. Lampiran I
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Isi 4 halaman Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN SATU DATA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH SECARA ELEKTRONIK
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Secara Elektronik
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyajikan data dan informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang tranparan dan akuntabel serta selaras dengan asas umum pemerinatah yang baik;
dalam rangka upaya pemerintah dalam menyediakan data dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, dan terpadu, sehingga dapat memberikan aksesibilitas bagi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan data;
untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Nunukan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III PENGUMPULAN DATA KINERJA
BAB IV SUMBER DATA KINERJA
BAB V VERIFIKASI DAN PENILAIAN DATA KINERJA
BAB VI PROSEDUR INPUT DATA KINERJA
BAB VII PENGGUNAAN DATA KINERJA
BAB VIII PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
127
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tentang Perubahan Perbup Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa dlaam pengangkutan sampah rumah tangga dalam wilayah yang menjadi wewenang kecamatan dan kelurah seusai denan peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangg dan samaph sejenis rumah tangga, dalam pelaksanaannya belum maksimal sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengembalikan kewenangan kepada perangkat daerah yang membidangi pelayanan persampahan
• 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tantang Pembentukan Daerah Tingat II di sulawesi 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang PEraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
Peraturan ini mengatur tentang, pengembalian wewenang terkait dengan pengelolaan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga kepada bidang yang membawahi urusan pengelolaan Sampah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 44Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan
Dinas DalamNegeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur beserta perubahannya tidak sesuai
dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; PeraturanMenteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah bagi Pelaksana SPD yang
dibebankan pada APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2021
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Banjar dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; bahwa Gratifikasi dapat mengarah pada tindakan korupsi yang merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Negara; bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum terkait hal-hal yanga da di peraturan ini;
2. Pengendalian Gratifikasi;
3. Unit Pengendalian Gratifikasi;
4. Pengawasan;
5. Hak Dan Perlindungan;
6. Sanksi;
7. Pembiayaan; dan
8. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2021
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2021/ No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
bahwa Peraturan Bupati Langkat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat,
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 52 Tahun 2014; PerKPK No. 02 Tahun 2019; Perda No. 6 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Hak dan Perlindungan, Sanksi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 yang efisien dan
efektif, perlu ada Standar Satuan Harga Kegiatan, Honorarium, pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021; bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Pemerintahan maka perlu melakukan penyesuaian dan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 dan perubahan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
201 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2021
perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/NO.04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan daerah tahun anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur ketentuan tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 11 thn 2007; UU No. 12 thn 2011; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 12 thn 2019; PERPRES No. 33 thn 2020; PERMEN Keuangan RI 119/PMK.02/2020; PERDA Kab Gorut No. 8 thn 2020; PERBUP Gorut No. 36 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan daerah tahun anggaran 2021 di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, azas umum, perencanaan penugasan, kewenangan, hak-hak keuangan, pembebanan belanja, pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
