Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.684 peraturan dalam 0,075 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2003

Retribusi Pendaftaran Perusahaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA_13th2003_RETRIBUSI-PENDAFTARAN-PERUSAHAAN-OCR.pdf

Abstrak

retribusi pendaftaran perusahaan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2003/No. 21 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan pemberian pendaftaran Perusahaan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan retribusi Pendaftaran Perusahaan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 18 Tahun1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan. Hal-hal yang diatur antara lain tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran retribusi, tata cara penagihan, serta ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2003.
11 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Provinsi Jawa Tengah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah sebagian :

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Provinsi Jawa Tengah

Download :
pergub_13_th_2015.pdf

Abstrak

PAJAK

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2015/No.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya terkait dengan optimalisasi pendataan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam rangka pengawasan dan pengendalian bahan bakar serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan angka 9, angka 11 dan angka 13 pada Pasal 1 dan penambahan angka 14, penambahan ayat (5) Pasal 30.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 diubah.
9 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2018

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2018/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/ asset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/ aset daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Nomor 13 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang daerah;
1. perubahan mengenai objek retribusi; 2. perubahan terkait struktur dan besarnya tarif retribusi; 3. penambahan pasal mengenai pelimpahan kewenangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Yahukimo Nomor 13 Tahun 2022

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Nomor 13 Tahun 2022.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-PEMAKAIAN-KEKAYAAN DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2022 (13): 8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 127 huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daeerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha pasal 3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka perlu dilakukan pemungutan Retribusi. Karena Retribusi merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna mendukung Perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Yahukimo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-undang nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2018.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Daerah Kabupaten Yahukimo. Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah. Retribusi yang terutang harus di bayar secara tunai/lunas. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari Retribusi yang tidak terbayar atau kurang bayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua luluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya retribusi. Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Besarnya Retribusi yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 13 Tahun 2006

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-13-2006-Ret-Izin-uSAha-Js-Konstr.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pemberian dasar hukum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat dibidang Usaha Jasa Konstruksi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nopmor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan ProdukProduk Hukum Daerah.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya. 6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. 7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi. 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang usaha jasa konstruksi. 10. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi. 11. Perencanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencana bangunan atau bentuk fisik lain. 12. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain. 13. Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 14. Registrasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing. 15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian. 16. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 17. Retribusi Perizinan Tertentu Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha-usaha di bidang jasa konstruksi. 18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur. 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib membayar retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi. 20. Pungutan adalah suatu rangkaian mulai dari menghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang. 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pelaksanaan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 3 Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk : a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi; b. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan ko nstruksi yang berkualitas. c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja. (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagai pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Pasal 5 (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana yang berbiaya kecil. (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Pasal 6 (1) Bidang Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari : a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari : 1. Bidang Arsitektur. 2. Bidang Sipil. 3. Bidang Elektrikal. 4. Bidang Mekanikal. 5. Bidang Tata Lingkungan b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari : 1. Bidang Arsitektur. 2. Bidang Sipil. 3. Bidang Elektrikal. 4. Bidang Mekanikal. 5. Bidang Tata Lingkungan (2) Jenis-jenis bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL, PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA Bagian Pertama Persyaratan Usaha Pasal 7 Persyaratan Perencanaan Konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang berbentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut : a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi. b. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Pasal 8 Persyaratan Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi orang perorangan adalah sebagai berikut : a. Perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keahlian. b. Pelaksanaan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. c. Orang perorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha sebagai perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian. d. Tenaga kerja melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan sertifikat keahlian kerja. Bagian Kedua Tanggung Jawab Profesional Pasal 9 (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha Pasal 10 (1) Usaha Jasa Konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu. (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis. (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah : a. Kualifikasi Usaha Besar. b. Kualifikasi Usaha Menengah. c. Kualifikasi Usaha Kecil. BAB V PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 11 (1) Setiap orang perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahkan kecuali dengan izin Bupati karena alasan pemegang izin. Bagian Kedua Tata Cara Mendapatkan Izin Pasal 12 (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) pemohon harus datang sendiri atau kuasanya dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah melalui instansi yang ditunjuk. (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin Pasal 13 (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta melakukan registrasi ulang setiap tahun. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir. Bagian Keempat Pemindahtanganan Izin Pasal 14 (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang Izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang izin atau saat terjadinya tindakan penagihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati. (2) Tata cara persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Pencabutan Izin Pasap 15 Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut apabila : a. Izin diperoleh secara tidak sah. b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin. c. Pemegang izin usaha jasa konstruksi tidak melaksanakan perpanjangan izin. d. Terbukti bahwa perorangan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan. e. Terbukti bahwa perusahaan lain tanpa persetujuan. BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 16 (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan. (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dari usahanya di bidang Usaha Jasa Konstruksi. Pasal 17 Subjek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi. BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 18 Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 19 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi. (2) Batasan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dikelompokkan dalam : a. Penyediaan Jasa Pelaksana Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). 2. Golongan Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). 3. Golongan Besar (B) yaitu Penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). b. Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 2. Golongan Non Kecil yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). c. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi terdiri dari : 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 2. Golongan Non Kecil yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 20 Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya dalam rangka pengawasan pengendalian. BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 21 (1) Besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut : a. Golongan Usaha untuk jasa pelaksanaan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Menengah (M) = Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 3. IUJK Besar (B) = Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Golongan Usaha untuk jasa perencanaan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Non Kecil = Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) c. Golongan Usaha untuk jasa pengawasan konstruksi : 1. IUJK Kecil ( K ) = Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 2. IUJK Non Kecil = Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (2) Kriteria golongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 Hasil pungutan Izin Usaha Jasa Konstruksi disetor secara bruto ke Kas Daerah. BAB XI WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 23 Retribusi yang terhitung dipungut Daerah. Pasal 24 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 25 Penagihan retribusi dilakukan pada saat orang atau badan akan melakukan kegiatan dibidang Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 26 Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 27 (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus. (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XIV KEBERATAN Pasal 28 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan. Pasal 29 (1) Bupati dalam jangka waktu lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan. (2) Peraturan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 30 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 31 (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran atau b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 32 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD. BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33 (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 11 dan 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2001

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Magelang Tahun 2001 No 13.pdf

Abstrak

Retribusi

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2001/NO.53

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan kelancaran berusaha dan pelaksanaan perizinan di wilayah Kota Magelang dipandang perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan; bahwa untuk menjamin adanya kepastian berusaha dan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah dalam membina serta mengembangkan usaha perdagangan perlu diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); baha untuk melaksanaka maksud tersebt diatas dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep.7/1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP.Kep/10/1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP.Kep/3/2001; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2001;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Nama, Subyek Dan Obyek Retribusi Bab IV Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Izin Usaha Perdagangan Bab VI Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VIII Masa Retribusi, Saat retribusi Terutang dan Surat pemberitahuan Retribusi Terutang Bab IX Tata Cara Penetapan Retribusi Bab X Tata Cara Pembayaran Bab XI Tata Cara Penagihan Bab XII Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XIII Tata Cara Pembetulan, PembatalanPengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Bab XIV Keberatan Bab XV Pengembalian Kelebihan Retribusi Bab XVI Kadaluwarsa Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Penyidikan Bab XIX Ketentuan Peralihan Bab XX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2001.
20 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 1998

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penggunaan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penggalian Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Ijin untuk menempati Rumah-rumah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk Pemasangan Reklame
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Persewaan Wisma Pancasila dan Gedung Pemuda

Download :
Kota Semarang Perda 13 1998.pdf

Abstrak

retribusi-pemakaian-kekayaan-daerah

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.1998/No.16 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah ditetapkan menjadi Retribusi Daerah; b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayan Daerah.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kodya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara PEmungutan; 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 10. Sanksi Administrasi; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan; 13. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan; 14.Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan 15. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Kedaluwarsa; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketntuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1998.
Mencabut : 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penggunaan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1990; 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penggalian Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1996; 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Ijin untuk menempati Rumah-rumah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk Pemasangan Reklame; 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima; 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Persewaan Wisma Pancasila dan Gedung Pemuda.
42 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2011

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Pemalang No 13 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Insentif Pemungutan Pajak

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2011/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bab III Sumber dan Besaran Insentif Bab IV Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2001

Retribusi Izin Usana Perdagangan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Jepara Tahun 2001 No 13.pdf

Abstrak

Retribusi

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2001/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usana Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa untuk menlngkatkan pelayanan kepads masyarakat dan tertib administrasi perijinan dibidang Usaha Perdagangan, maka perlu diatur penyelen ggaraan lzin Usaha Perda gangan di wilayah Kabupaten Jepara; bahwa lzin UJsaha Perdagangan merupa kan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara ; bahwa bardasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan lzin Usaha Perdagangan serta penarikan Retribusinya, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pamerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Preslden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999; Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VI/1980 dan Nomor 395/KMK.04/1980; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPPIKep/7/1997; Keputusan Menteri Porindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daereh Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama Obyek , Subyek Dan Wajib Retribusi Daerah Bab III Golongan Retribusi Bab IV Ketentuan Dan Jangka Waktu Berlakunya SIUP Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Bab VII Struktufr Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah Bab VIII Saat Retribusi Terutang Bab IX Masa Retribusi Daerah Bab X Wilayah Pemungutan Bab XI Tata Cara Pemungutan Bab XII Tata Cara Pembayaran Bab XIII Sanksi Administrasi Bab XIV Tata Cara Penagihan Bab XV Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Daerah Bab XVI Kadaluwarsa Bab XVII Pelaksanaan Dan Pengawasan Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Pealihan Bab XXI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2001.
14 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Semarang No. 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_Nomor_13_Tahun_2017.pdf

Abstrak

pajak daerah_perubahan_perda

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No. 13/2017. TLD No. 11/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan penetapan Peraturan Daerah ini adalah: Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ada beberapa ketentuan yang perlu ditinjau kembali agar dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 188.34-9160 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. UU No.67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU. UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. UU No.28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Pemerintah No.135 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Perda Kabupaten Semarang No.14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Semarang No.12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 tentan Pajak Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Semarang No.12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah.
12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT